Suku Bunga Kredit dan Kebijakan Nonmoneter

Investor Daily 17 November 2009
Oleh : Djoko Retnadi dan Andreas Hassim, keduanya praktisi dan pengamat perbankan

Tren suku bunga patokan atau BI Rate yang menurun hingga kini belum juga direspon dengan penurunan suku bunga kredit yang signifikan. BI Rate dari level 9,50% (November 2008) menjadi 6,5% di bulan Agustus 2009, turun 300 basis poin (bp) namun tidak diikuti oleh suku bunga kredit. Pada September 2009 suku bunga kredit modal kerja masih bertengger di level 14,17%, sedangkan kredit investasi di level 13,20% dan kredit konsumsi di level 16,67% sehingga secara rata-rata tertimbang suku bunga kredit masih berada pada level 14,73%. Padahal Bank Indonesia (BI) pada akhir bulan Agustus 2009 telah memanggil 15 bank untuk menyepakati batas atas pemberian suku bunga deposito yaitu sebesar 1,5% di atas BI Rate.
Namun sangat ironi dengan hasil yang didapat yaitu pertumbuhan kredit tahunan (year on year) malah melambat, dimana pada bulan Agustus 2009 kredit tumbuh 13,28% sedangkan pada September 2009 kredit hanya tumbuh 9,62%. Sedangkan Net Interest Margin (NIM) hanya turun 6 bp yaitu pada Agustus sebesar 5,55% turun menjadi 5,49% pada September 2009. Minggu lalu BI mewacanakan untuk mempelajari NIM dan spread bank-bank lokal dan kemudian dibandingkan dengan bank-bank di luar negeri dimana bank-bank di luar negeri memiliki NIM yang rendah dengan BOPO yang rendah pula. Rencananya BI akan mengkaji untuk menyepakati tingkat NIM ideal untuk perbankan sehingga bank tidak hanya memikirkan pertumbuhan laba namun juga fokus kepada fungsi intermediasi guna mendorong sektor riil dengan pemberian fasilitas kredit berbunga rendah.
Fenomena NIM dan ROA
NIM beberapa bank di Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand hanya berkisar pada 2-3% dan Return on Asset (ROA) yang hanya berkisar di angka 1%. Jika diperhatikan beberapa bank di Asia Tenggara sudah mengarah kepada bank modern yang melakukan aktivitas layaknya bank investasi bahkan pada sisi aktiva produktif, bank-bank tersebut memiliki portofolio sekuritas yang cukup besar. Padahal pada saat krisis seperti saat ini dapat dibuktikan bahwa bank dengan aktivitas konvensional lebih memiliki daya tahan.
Jika kita membandingkan tingkat NIM bank lokal dengan beberapa bank di Asia Tenggara akan menjadi kurang tepat karena komposisi aktiva produktif bank-bank lokal terkonsentrasi pada kredit yang diberikan kepada sektor riil sedangkan beberapa bank di Asia Tenggara memiliki portofolio pada sekuritas ataupun pasar saham dan produk-produk derivative yang mewarnai neraca bank-bank luar tersebut.
Rasio ROA bank lokal posisi September 2009 mencapai 2,63%, rasio ini 2-3 kali lebih besar daripada rasio ROA bank-bank di luar negeri. Hal ini juga dikritisi dimana bank lokal lebih mementingkan shareholder-nya dibanding kepedulian terhadap stakeholder-nya. Pencapaian target pertumbuhan laba menjadi prioritas dibandingkan menjalankan fungsi intermediasinya, hal inilah yang tercetus dalam benak kita. Namun dibalik target ROA bank lokal yang lebih besar dibandingkan bank di luar negeri ternyata dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dalam negeri yang masih lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Inflasi tahunan Indonesia pada Juni 2009 mencapai 3,7% sedangkan Malaysia, Singapura, Thailand mengalami deflasi dimana besarannya secara berturut-turut -1,4%, -0,5% dan -4%. Filipina pun memiliki angka inflasi di bawah Indonesia yaitu sebesar 1,5%. Besaran laba yang diharapkan para pemegang saham di setiap bank tentunya akan memperhitungkan ekspektasi inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa ROA bank-bank lokal masih dalam posisi kewajaran.
Fenomena SBI dan SUN
Fenomena suku bunga bank sebenarnya juga dipengaruhi oleh pasar surat berharga dan uniknya di Indonesia suku bunga patokan lebih tinggi dibandingkan suku bunga counter deposito bank. Tingkat suku bunga Sertipikat Bank Indonesia (SBI) pun lebih tinggi dibandingkan suku bunga counter deposito bank padahal sejatinya SBI merupakan instrumen bebas risiko sehingga secara logika seharusnya memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan suku bunga counter deposito bank.
Selain itu tingkat kupon (yield) Surat Utang Negara (SUN) pun saat ini relatif masih tinggi yaitu berkisar BI Rate + 4% (+/-10%). Kalau kita bandingkan data yield obligasi pemerintah beberapa negara tetangga pada Juni 2009 seperti Singapura dengan yield 3%, Malaysia dengan yield 6%, Thailand dengan yield 4%, Filipina dengan yield berkisar 7-9% dan pada saat itu yield obligasi pemerintah Indonesia masih di atas 12%. Padahal makro ekonomi dan stabilitas politik Indonesia tidaklah lebih buruk dari Thailand dan Filipina bahkan Indonesia jauh lebih baik. Sehingga inilah yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat global. Hal ini memang sangat dilematis karena ketika penurunan yield SUN terjadi dapat mengundang derasnya capital outflow yang dapat mengguncang APBN dan stabilitas ekonomi makro dalam negeri. Reformasi secara struktural dan komprehensif perlu dilakukan sehingga yield SUN tidaklah melampaui suku bunga counter deposito bank.
Perlu Kebijakan Pendukung di luar Moneter
Kebijakan moneter terutama suku bunga saat ini terus menerus menjadi sorotan dan operasional bank umum yang tidak efisien dijadikan kambing hitam tidak turunnya suku bunga. Setelah mematok suku bunga deposito yang hasilnya belum menggembirakan, BI berencana akan mematok tingkat NIM. Dalam menentukan batas atas NIM, regulator perlu mencermati 2 hal yaitu pertama fokus bisnis bank dan kedua strategi pemasaran bank (tulisan tanggal 4 September 2009 pada kolom Opini Harian Investor Daily berjudul Kesepakatan Suku Bunga, Quo Vadis?).
Padahal pada sisi lain sektor riil pun saat ini belum mampu menyerap kredit, hal ini terlihat dengan terus meningkatnya jumlah kredit yang belum dicairkan (undisbursement loan). Pemerintah seyogianya dapat membuat iklim usaha yang kondusif serta mendorong daya saing produk-produk lokal. Jika prospek bisnis sektor riil cerah sepertinya mustahil bank-bank umum enggan menyalurkan kredit. Bahkan akan terjadi perang suku bunga dalam memperebutkan debitor-debitor.
Memasuki rezim suku bunga rendah sebenarnya merupakan masa keemasan bank dalam melakukan ekspansi kredit. Namun bank tidaklah dapat berjalan sendirian dengan hanya mengotak-atik kebijakan suku bunga (moneter) tetapi dukungan kebijakan fiskal sangat dinantikan. Momentum dimana tingkat suku bunga SBI maupun SUN lebih kecil dari suku bunga counter deposito sangatlah dinantikan untuk menggerakkan bank-bank berpacu memberikan kredit kepada sektor riil.
Sejatinya bank merupakan lembaga profit yang selain memiliki kewajiban sosial kepada stakeholder yaitu sebagai lembaga intermediasi, bank pun memiliki target laba dari para shareholder-nya. Semoga kebijakan yang ditempuh regulator tidaklah membuat bank justru enggan menyalurkan kredit dan hanya meletakkan dananya pada surat berharga apalagi aturan besaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipengaruhi oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) telah dihapuskan.

Kesepakatan Suku Bunga, Quo Vadis?

Oleh: Djoko Retnadi dan Andreas Hassim, keduanya praktisi dan pengamat perbankan
(Investor Daily 4 September 2009)

Industri perbankan kita masih dicap tidak efisien. Hal itu ditandai dengan masih relatif tingginya suku bunga kredit perbankan di tengah tren penurunan BI Rate. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab pertumbuhan kredit terus melambat, di mana posisi Juni 2009 (y.o.y) hanya sebesar 16,27%, padahal pada akhir tahun 2008 sempat mencapai 30,51%. Selain itu angka undisbursement loan (kredit yang belum dicairkan) dari tahun ke tahun secara absolut terus meningkat yang berkontribusi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Kondisi seperti itu akhirnya memancing tanggapan serius dari berbagai kalangan, khususnya Bank Indonesia dan para pengusaha. Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia mengumpulkan 14 bank utama di Indonesia yang merepresentasikan sekitar 80% pangsa pasar aset perbankan untuk membuat kesepakatan. Isi kesepakatan tersebut pertama, mematok suku bunga deposito maksimal yang dapat diberikan bank yaitu sebesar 150 bp di atas BI Rate dan mulai berlaku sejak 1 September 2009 sampai 3 bulan ke depan. Kedua, Net Interest Margin (NIM) dijadikan indikator untuk menjaga suku bunga kredit, dimana NIM wajib tetap atau turun.
Net Interest Margin (NIM)
Apakah suku bunga deposito yang dibatasi akan efektif menurunkan suku bunga kredit? Biaya dana perbankan merupakan kumpulan biaya dana yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh sumber dana bank, yaitu simpanan giro, tabungan, deposito, dan sumber dana lainnya seperti obligasi yang diterbitkan. Pembatasan suku bunga deposito akan sangat efektif dalam rangka upaya menurunkan suku bunga pinjaman, khususnya bagi bank yang fokus sumber dananya berasal dari deposito. Sedangkan bagi bank yang sumber dana utamanya bukan deposito, jelas kesepakatan ini tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian rugi-laba bank tersebut karena mereka tetap leluasa mematok suku bunga kreditnya.
Dengan kondisi seperti ini, maka dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, diperkirakan bank-bank tersebut akan berusaha menggeser porsi sumber dana deposito ke jenis sumber dana lainnya yang tidak dibatasi oleh kesepakatan tersebut. Jika sumber dana tersebut lebih murah daripada deposito maka kondisi suku bunga kredit akan lebih cepat menurun. Namun jika sumber dana lainnya tersebut ternyata lebih mahal daripada deposito, maka kesepakatan tersebut menjadi kurang efektif. Kemungkinan kedua ini lebih besar peluangnya untuk terjadi karena perbankan masih terus berusaha menumpuk likuiditas sebesar-besarnya dengan berbagai cara.
NIM dihitung dari angka Pendapatan Bunga Bersih dibagi dengan Rata-Rata aktiva Produktif. Sementara itu yang dimaksud Pendapatan Bunga Bersih adalah Pendapatan Bunga dikurangi Beban Bunga. Secara singkat, NIM merupakan indikator yang menunjukan selisih antara suku bunga pinjaman dikurangi suku bunga simpanan. Apa relevansinya NIM diwajibkan tetap atau menurun karena pada dasarnya faktor yang menentukan laba sebuah bank bukan hanya NIM, namun masih ada beberapa variabel biaya lainnya, sehingga tingginya NIM belum tentu sebanding dengan besarnya laba.
Beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya NIM adalah pertama, fokus bisnis suatu bank. Dapat kita perhatikan NIM untuk Bank yang fokus pada kredit korporasi berkisar 4-6% sebaliknya Bank yang memiliki fokus pada kredit UMKM terlebih kredit mikro NIM dapat menembus angka 10%. Pada bank fokus kredit mikro yang kita temukan adalah jumlah nasabah yang besar dan tersebar sehingga harus memiliki unit kerja yang luas, IT database yang besar, membutuhkan tata kelola administrasi yang besar pula, serta bersifat padat karya. Hal ini membuat biaya overhead bank menjadi besar.
Faktor kedua adalah penetapan strategi pemasaran Bank (marketing gimmicks). Beberapa bank melakukan praktik bunga murah namun dikompesasi dengan potensi fee based income(FBI). Ataupun kondisi sebaliknya dapat kita temukan pada industri kartu kredit, bank mematok suku bunga sangat tinggi namun bank menawarkan berbagai paket promosi seperti discount, cicilan bebas bunga dll. Contoh lain dapat ditemukan pada suku bunga tabungan yang relatif rendah namun jangan melupakan ongkos promosi dalam menggelar bermacam undian yang pos biayanya di luar biaya bunga simpanan.
Contoh kasus yang dapat dijadikan ilustrasi adalah jika Bank A secara serius mengumpulkan DPK melalui undian berhadiah sehingga dikompensasi dengan turunnya suku bunga simpananannya dan pada sisi kredit Bank A fokus pada pembiayaan kartu kredit yang cenderung mematok suku bunga tinggi. Padahal pada pembiayaan kartu kredit nasabah cenderung mempersoalkan berbagai potongan harga ataupun kemudahan dan tidak memperdulikan suku bunganya. Pada kasus Bank A di atas NIM akan tinggi namun biaya pemasaran dan overhead akan membengkak sehingga spread pun tidak serta merta menjadi tinggi.
Reaksi bank terhadap penurunan BI Rate
Selain alasan para deposan yang menginginkan bunga tinggi, ada dua hal yang menyebabkan suku bunga bank sulit turun yaitu pertama yield Surat Utang Negara yang masih bertengger di atas 10.5% padahal pemerintah masih terus memasarkan obligasinya guna membiayai defisit APBN tahun ini. Kedua, persepsi risiko (risk premium) yang masih tinggi hal ini ditandai dengan laju peningkatan NPL yang mencapai hampir dua kali laju pertumbuhan kredit yaitu sebesar 29,35% yoy pada bulan Juni 2009.
Anomali turunnya BI Rate yang tidak direspon dengan turunnya suku bunga simpanan dan pinjaman seyogianya ditelaah lebih mendalam, sehingga NIM sebuah bank tidak perlu dipatok tidak boleh naik. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru membuat bank semakin sulit mengucurkan kredit karena takut dinilai menjadi rentenir, dan akhirnya bank lebih memilih menempatkan uang pada SBI ataupun SUN.
Padahal fenomena yang terjadi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidaklah sensitif terhadap suku bunga. Yang lebih penting bagi UMKM adalah akses pembiayaan kepada mereka. Hal ini terlihat jelas pada pertumbuhan kredit mikro salah satu bank swasta nasional yang baru saja masuk ke sektor mikro namun mencatat pertumbuhan kredit mikro mencapai 40%. Penjabaran kejadian ini menunjukkan bahwa perluasan akses kredit kepada UMKM jauh lebih penting dibandingkan harus mematok suku bunga bahkan NIM sebuah bank.
Pada sisi lain perbankan tetap dituntut oleh para pemegang saham untuk terus tumbuh, baik di sisi laba, aset, maupun harga sahamnya. Sementara itu pemerintah selaku stakeholder pun meminta agar bank bisa mengoptimalkan fungsi intermediasinya sehingga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perluasan akses pembiayaan seyogianya lebih mendapatkan prioritas daripada mengutak-atik suku bunga yang tidak berdasarkan mekanisme pasar.
Salah satu upaya perluasan akses adalah melalui percepatan realisasi anggaran proyek pemerintah yang akan sangat berpengaruh pada membaiknya likuiditas ekonomi. Kebijakan lain yang lebih ditunggu perbankan misalnya, adanya stimulus bagi bank-bank penyalur kredit produktif. Misal kepada bank penyalur KUR, pemerintah menaruh simpanan dana sebesar 30% dari total penyaluran KUR sehingga hal ini pasti akan melonggarkan likuiditas bank dan menekan biaya pengadaan DPK.
- SELESAI -

Peluang Kemitraan LKM dengan Perbankan

Peluang Kemitraan LKM dengan Perbankan (Investor Daily 29 Juli 2009, Kolom Opini)

Oleh: Djoko Retnadi dan Andreas Hassim, keduanya praktisi dan pengamat perbankan

Walaupun Indonesia menjadi salah satu negara di dunia selain Cina dan India yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonominya positif pada triwulan I/2009, namun pertumbuhan ini dinilai belum mengangkat pendapatan masyarakat bawah. Di luar masyarakat miskin yang hanya dapat diberikan bantuan semacam BLT, sebenarnya terdapat lapisan masyarakat bawah yang masih dapat diberdayakan melalui bantuan pemberdayaan keuangan. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah salah satu contoh upaya pemerintah membantu masyarakat mengembangkan potensinya guna meningkatkan pendapatan mereka.
Meski pemberdayaan keuangan masyarakat bawah telah diupayakan oleh pemerintah, namun cakupannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, masih diperlukan adanya keterlibatan lembaga keuangan mikro (LKM). Menurut UKM Center Universitas Indonesia, saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 50.000 LKM beroperasi di Indonesia, baik yang bersifat non formal, semi formal, maupun formal. Walaupun diakui LKM non formal dan semi formal merupakan bagian sejarah perkembangan ekonomi masyarakat, namun eksistensi LKM tersebut cukup sulit dikembangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, harapan pemberdayaan masyarakat bawah akan lebih bertumpu pada LKM formal karena aspek legalitas lebih jelas dan relatif mudah diawasi.
LKM formal antara lain Koperasi, BMT, BPR, BKD, dan BRI Unit. Walaupun jumlah LKM seperti BPR telah mencapai 1757 buah dengan 3.422 kantor, BRI Unit 4.400 kantor, DSP 700 kantor namun LKM tersebut, kecuali BRI Unit dan DSP tampaknya masih mengalami kendala sumber dana untuk dapat melayani jumlah usaha mikro yang mencapai sekitar 40 juta unit usaha.

Optimalisasi Fungsi LKM
Di antara LKM yang ada, maka ada tiga pemain utama yang dapat menjadi andalan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yaitu BRI Unit, DSP, dan BPR. Untuk BRI Unit dan DSP sampai saat ini sudah berjalan lancar sedangkan untuk BPR tampaknya masih perlu uluran tangan pihak lain agar daya jangkaunya semakin kuat, khususnya mengenai sumber dana murah.
Keterbatasan langkah BPR dalam pendanaan terlihat jelas dari perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun yaitu mencapai 115%. Komposisi dana mahal berupa deposito mencapai 67% dari total DPK. Dengan kondisi tersebut jelas bahwa BPR sangat rendah daya saingnya jika dihadapkan pada perbankan umum, termasuk BRI Unit maupun DSP. Untuk membantu BPR keluar dari kendala tersebut maka perlu keterlibatan perbankan umum di dalam operasional BPR.
Sebenarnya bank umum telah menjalin kerjasama dengan BPR melalui pola kemitraan (linkage program). Dalam program ini, bank umum memberikan kredit kepada BPR untuk disalurkan kepada para debitor BPR. Pada awalnya program ini tampaknya berjalan lancar sehingga BPR mulai dapat meningkatkan daya ekspansi kreditnya. Namun demikian, pola kemitraan ini rentan untuk berhenti karena dua sebab, yaitu pertama, kenaikan suku bunga kredit perbankan sehingga BPR tidak dapat menjual lagi kredinya dengan tarif kompetitif. Kedua, adanya kasus BPR Tripanca di Lampung yang menyisakan kredit macet bank umum yang menjalin kemitraan dengan BPR tersebut. Kasus BPR Tripanca sedikit banyak berpengaruh pada minat bank umum untuk melakukan program kemitraan dengan BPR. Pola kemitraan tersebut didasari adanya kendala investasi yang sangat besar jika bank umum harus membangun jaringan kantor di pedesaan.
Minat perbankan pada pola kemitraan dengan BPR akhir-akhir ini agak menurun dan perbankan mulai terjun langsung ke bisnis mikro karena adanya potensi yang sangat besar, margin bunga yang tebal, dan tingkat risiko yang relatif lebih rendah. Namun demikian terjunnya bank-bank umum belum mampu menjawab permasalahan masih rendahnya daya jangkau (outreach) LKM pada masyarakat lapisan bawah karena mereka lebih banyak masuk ke daerah-daerah yang sudah lebih dahulu dilayani BPR dan LKM non bank dan bukannya menyentuh daerah-daerah yang belum terjangkau layanan keuangan perbankan.
Didukung dengan pendanaan yang kuat, sistem teknologi yang baik serta SDM yang berkualitas membuat bank-bank umum tersebut jelas menjadi ancaman serius bagi BPR/LKM non bank. Lalu langkah apa yang dapat ditempuh BPR dan bank umum jika pola kemitraan dianggap sudah tidak menarik bank umum? Konsep maju bersama dan sinergi antara BPR dan perbankan dapat dijadikan landasan solusi, sehingga BPR/LKM non bank pada akhirnya akan tetap eksis dan terus bertumbuh.
Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah meminta beberapa bank umum menjadi bank sentral (APEX) bagi BPR. Dukungan pendanaan dan integrasi sistem informasi dapat meningkatkan daya saing para BPR/LKM non bank dimaksud. Di samping memenuhi fungsi corporate social responsibility, pola kerjasama ini dapat memberikan banyak bisnis bagi bank umum tersebut yaitu tetap dapat melakukan pola linkage, penyediaan jasa pembayaran seperti transfer uang dan pembayaran berbagai tagihan kepada nasabah BPR. Apalagi untuk menjadi bank Apex, sebuah bank umum tidak perlu membuka kantor baru dan cukup mengintegrasi sistem dengan sistem yang ada di BPR, sehingga dapat menekan biaya overhead.
Gerakan penyaluran kredit yang lebih luwes akan dimaksimalkan melalui BPR dan LKM non bank sehingga ekspansi bisnis bank tersebut secara tidak langsung akan lebih efektif dan dapat terus merambah ke daerah-daerah yang belum tersentuh layanan perbankan.

Praktik Terbaik Apex Bank
Luasnya jaringan delivery channel yang dimiliki BPR/LKM non bank, akan dapat mengoptimalisasi fungsi APEX seperti layaknya bank sentral dengan fungsi sebagai pengatur lalu lintas keuangan antar BPR/LKM non bank, memberikan fasilitas pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan jasa keuangan lainnya yang dapat dieksplorasi sehingga menghasilkan laba bagi APEX.
Ada dua hal yang menjadi kunci sukses APEX agar mampu menjalankan fungsinya yaitu, pertama adalah integrasi sistem informasi. APEX harus membangun sistem informasi yang menghubungkan BPR/LKM dengan APEX. Namun demikian pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh APEX wajib melihat sisi kebutuhan para nasabah pedesaan sehingga ongkos investasi pengembangan teknologi tidak perlu berlebihan (sophisticated). Selain itu melalui sistem informasi dapat dibuat standar analisis kredit dan dokumentasi kredit, sehingga akan berdampak pada membaiknya analisis kredit dan dokumentasi kredit dapat lebih efisien.
Kedua, technical assistance (pola pendampingan) yang diberikan APEX kepada BPR/LKM non bank dan para debitornya. Pola pendampingan yang ditawarkan APEX kepada debitor yaitu dengan menjadi sponsor kegiatan penyuluhan dalam mengembangkan usaha. Dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun berbagai Departemen dapat membantu para wirausahawan mengoptimalkan usahanya.
Kisah sukses implementasi Apex Bank atau yang dikenal sebagai second tier bank di negara berkembang di Amerika Latin yang berlangsung lebih dari 15 tahun melalui program IDB (Inter-American Development Bank) mampu mengoptimalkan fungsi LKM.
IDB berhasil menggandeng ratusan LKM di Kolombia, El Savador, Paraguay, Peru dan beberapa negara di sekitarnya untuk mengeksplorasi potensi usaha mikro dengan penyediaan dana maupun program technical assistant (pola pendampingan). Melalui program yang mereka sebut The Microfinance Global Credit Program, IDB memfasilitasi LKM untuk dapat masuk ke pasar usaha mikro.
Program IDB tersebut selain mampu mengangkat taraf hidup usaha mikro (low income) juga mampu membuat para LKM mandiri dan dapat terus tumbuh menjangkau daerah yang belum tersentuh (outreach). Pelajaran yang dapat dipetik melalui program IDB tadi adalah pertama, untuk dapat berkembang secara berkesinambungan IDB pun wajib memperoleh keuntungan dari operasionalnya begitu pula para LKM, namun demikian penetapan pricing yang wajar kepada usaha mikro pun menjadi hal yang penting.
Kedua, maksimalisasi peran NGO (Non Government Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam memberikan penyuluhan kepada usaha mikro. Ketiga adalah dukungan pemerintah setempat dalam menetapkan kebijakan yang mendukung program pengembangan usaha mikro dengan memberikan insentif kepada para pelakunya.

Catatan Akhir
Potensi pembiayaan kepada usaha mikro masih sekitar 40 juta usaha. Bagi bank umum, menggandeng BPR/LKM non bank melalui optimalisasi delivery channel mereka akan dapat menjadi peluang bisnis bagi bank umum. Selain itu uluran tangan yang diberikan oleh bank umum kepada BPR/LKM non bank akan memacu penetrasi mereka dalam menyalurkan kredit kepada usaha-usaha di pelosok tanah air.
Masuknya APEX di tengah BPR/LKM non bank akan dapat meningkatkan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi serta optimalisasi berbagai layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sumber income maupun meningkatkan funding bagi BPR/LKM non bank. Melalui pola Apex Bank, semoga lembaga keuangan mikro akan semakin dapat berperan dalam mengangkat usaha mikro menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Memilih Manusia Setengah Dewa

Bagian 3 : Pemimpin Sejati lanjutan I Have a Dream

Oleh:Andreas Hassim, seorang pemimpi

Alkisah seorang raja yang bijaksana yang memiliki kerajaan yang sangat luas. Pada suatu ketika, semua anak muda di kerajaan tersebut dikumpulkan untuk mengikuti sayembara guna memilih yang terbaik di antara mereka untuk menjadi asisten pribadi raja. Dengan sangat antusias semua anak-anak muda berkumpul di alun-alun kerajaan untuk mengikuti sayembara tersebut. Dengan berbagai tahapan seleksi yang telah dilakukan maka tersisa 3 orang pemuda yang cerdas, tangkas dan gagah berhasil mencapai babak final. Pada babak final ini sang raja berkata bahwa masing-masing dari kalian bertiga akan diberikan sebuah bibit pohon beringin yang siap untuk ditanam. Tugas 3 pemuda tersebut adalah menanam bibit tersebut dan merawatnya dengan pupuk hingga tumbuh. Barangsiapa yang memiliki pohon yang paling subur dan tinggi dari bibit ini dalam waktu enam bulan maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Masing-masing dari mereka pulang dan menanam dalam potnya masing-masing. Seorang di antara mereka bersungguh-sungguh menanam bibit tersebut dan menyiraminya serta memberikan pupuk yang berkualitas. Kesungguh-sungguhan anak muda ini tak dapat diragukan karena siang dan malam yang bersangkutan senantiasa berpikir bagaimana cara terbaik memelihara pot dengan bibit tersebut. Tapi alangkah sedihnya pemuda ini karena setelah sekian lama dengan usaha optimal, bibit tersebut tak kunjung tumbuh bahkan muncul tunas pun tidak.

Waktu enam bulan pun tak terasa telah berlalu dan sesuai instruksi raja dlam sayembara maka 3 orang tadi kembali ke kerajaan dengan membawa hasil pemeliharaan bibit mereka kepada raja. Seorang di antara mereka menunjukan hasil yang cukup baik karena pohon beringinnya telah tumbuh sekitar 1,5 meter. Sedangkan yang satu lagi pohon beringinnya tumbuh dengan tinggi kurang lebih sama dengan yang pertama namun daunnya lebih lebat. Namun si pemuda yang terakhir dengan wajah merah karena olok-olokan dari rakyat yang menonton, membawa pot dengan tanah yang kosong karena usahanya gagal membesarkan si bibit tersebut.

Melihat hasil 3 orang pemuda ini sang raja pun tertawa gembira karena dia telah menemukan seorang calon pemimpin muda yang cerdas dengan integritas yang teruji. Maka pemuda yang potnya tidak ditumbuhi oleh pohon tersebut dinobatkan sebagai pemenang. Serentak rakyat yang menyaksikan terkesima dan memprotes keputusan sang raja.

Sang raja yang bijak pun kemudian menjelaskan bahwa bibit yang diberikan kepada 3 pemuda tersebut adalah bibit yang telah digoreng dan dapat dipastikan bahwa bibit tersebut tak akan pernah tumbuh walaupun dengan perawatan yang super sekalipun. Sang raja pun menjelaskan 3 orang pemuda tersebut telah melewati proses seleksi yang super ketat dan mereka adalah yang terbaik di kerajaannya itu namun sang raja ingin menguji integritas calon-calon pemimpin itu. Maka hari itu juga sang raja menobatkan si pemuda itu sebagai asistennya dan menghukum 2 orang lainnya karena telah berusaha membohongi sang raja.

Menyikapi Sikap Apatis

Kisah di atas membawa pesan moral bahwa terlalu banyak orang pintar namun sangat sedikit orang pintar yang punya integritas yang tinggi. Pemilu Presiden 3 hari lagi akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 8 Juli 2009. Suatu peristiwa yang sangat menentukan wajah bangsa ini 5 tahun ke depan apalagi tak tanggung-tanggung anggaran untuk Pemilu mencapai Rp 25 T. Oleh karena itu pesta demokrasi sebaiknya janganlah kita sia-siakan, kita diberikan kesempatan untuk menetukan nasib kita 5 tahun ke depan. Berulangkali saya mendengar sikap apatis teman-teman lewat perbincangan, mailing list, email, sms, facebook dll. Mereka mengatakan tidak ada yang layak jadi pemimpin, semua sama saja dan buat apa saya memilih jika saya tahu kesemua calon memiliki kualitas yang buruk. Pertanyaan saya kepada mereka yang apatis tadi adalah: apakah Anda seorang yang sempurna sehingga anda tidak memiliki cacat dan apakah anda lebih baik dari mereka?

Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda yang apastis pertama, Apakah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Anda sudah layak dikatakan orang baik. Saya jadi teringat dosa-dosa saya yang beruntungnya Tuhan tidak menghukum saya tapi selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya untuk memperbaiki hidup saya.

Kedua, apakah sikap Anda sudah bermanfaat untuk orang lain? Ya lagi-lagi saya malu ketika saya mencibir seorang pengemis di depan wajah saya, lalu ketika saya naik Transjakarta saya selalu cuek kepada orang tua yang berdiri di muka saya, ketika antrian Transjakarta pun berulangkali saya berusaha menyalip orang lain secara tidak sopan, ataupun ketika naik motor saya dengan egois memotong jalan orang sementara pasti mengumpat ketika orang lain memotong jalan saya. Ataupun ketika teman sebelah bangku kerja saya berhasil, kok saya malah mencibir, dan berkata dasar penjilat makanya dapat pujian dari si Bos. Sikap sirik yang berkonotasi ketidakmampuan kita selalu muncul di tengah kesuksesan orang-orang di sekitar kita.

Hal-hal tadi membuat saya sadar bahwa saya adalah seorang oportunis, saya jadi teringat film SOE HOK GIE, dimana Gie adalah seorang aktivis yang aktif mengkritisi pemerintah namun tak pernah mau berkutat pada himpunan kemahasiswaan yang ditunggangi kaum oposisi yang oportunis, hasilnya ketika mahasiswa mampu meruntuhkan orde lama, kawan-kawan aktivisnya mentertawai karena Gie tidak memanfaatkan momentum itu untuk mendapatkan suatu jabatan ataupun pekerjaan di pemerintahan selanjutnya. Tak dapat dipungkiri bahwa pejabat-pejabat orde baru yang menurut orde reformasi sebagai orde paling KKN adalah aktivis pengkritik orde lama dan sepertinya tak etis disebutkan selain itu saya yakin database dan memory Anda sudah cukup untuk mengetahuinya. Dan jangan-jangan saya bisa seperti mereka ataupun lebih gila dari itu dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan pribadi ketika kesempatan itu mampir.

Bukankah ini realitas keseharian yang kita hadapi? Egosentris dan selalu merasa paling baik dan sempurna?

Memadukan Kekuatan Calon Pemimpin kita 5 tahun mendatang

Ketika saya membaca media massa atau menonton teve ataupun mendengar radio mengenai biodata 3 pasangan capres dan cawapres, saya amat tercengang dengan latar belakang mereka. Kesimpulannya mereka adalah orang hebat, ya mereka ada yang lulusan terbaik AKABRI, lulusan Wharton Business School yang notabene salah satu universitas terbaik di dunia, kemudian beberapa dari mereka adalah pengusaha sukses dengan berbagai kemahiran lainnya. Sedangkan saya hanya ST (Sok Tahu , hahaha).

Tak dapat dibayangkan jika kekuatan dan kelebihan 3 calon tersebut disatukan pastinya akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Mari kita bahas kelebihan mereka masing-masing, incumbent dengan jargon LANJUTKAN, ya mereka telah berhasil membuat iklim teror bom lenyap ketika masanya bahkan titik terang penangkapan dan pengeksekusian para pelaku teror bom berhasil terlaksana, pemberantasan korupsi melalui KPK, pengelolaan ekonomi makro yang stabil ditengah terpaan krisis global.

Sedangkan calon lain mengetengahkan ekonomi kerakyatan yang katanya memadukan konsep pasar bebas (neoliberalisme) dengan sosialis, kemudian isu pengelolaan devisa yang lebih akurat yang mengganggap saat ini terlalu bebas mengakibatkan kebocoran devisa mencapai USD 240 M, penjadwalan utang, perkebunan aren yang menyedot lapangan kerja luar biasa, pemberdayaan petani, nelayan dan pedagang pasar tradisional sebagai fundamental perekonomian.

Lain halnya calon lainnya yang juga dapat dikatagorikan incumbent berjanji akan lebih cepat lebih baik dari hasil yang saat ini dicapai, kemudian menjanjikan program pembiaayaan bagi pemuda dan masyarakat dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah, menciptakan iklim investasi yang menarik bagi pengusaha dan program menggunakan produk dalam negeri dengan mewajibkan batik sebagai pakaian kerja dan beberapa program yang saya nilai kreatif dan realistis.

Kalau kestabilan keamanaan yang di dukung dengan program ekonomi kerakyatan, iklim investasi yang kondusif kemudian penegakan hukum yang tegas terhadap KKN serta dilaksanakan secara cepat maka tak ayal lagi negara kita pasti akan jauh-jauh lebih baik. Jadi kuncinya adalah siapa pun yang terpilih adalah putera/puteri terbaik bangsa ini dan mereka akan sempurna jika mau menginterospeksi dirinya untuk memadukan konsep-konsep tadi.

Nasib Kita di Tangan Kita Sendiri

Seorang teman kemudian bertanya, ”Memang nasib gue bakalan berubah kalo pemerintahnya si Anu?” Jawab teman di samping saya : “Tidak, nasib lo bukan ditentukan orang lain, bukan juga oleh garis tangan, apalagi bentuk tandatangan, tapi ditentukan seberapa hebat elo memanfatkan tangan lo!”. Dalam hati saya spontan berkata “setuju!”. Mengapa banyak orang menjadi miskin atau gagal kemudian menyalahkan pemerintah. Ini suatu hal yang gak masuk akal, buat saya pemerintah hanya mempengaruhi 10-20% dengan kebijakan yang mereka buat sedangkan sisanya bergantung pada diri kita sendiri. Walaupun hanya 10-20% namun karena yang dipengaruhi adalah sebanyak 240 juta manusia sehingga hal ini sangat signifikan. Namun euforia demokrasi janganlah sampai mengkambinghitamkan pemerintah di setiap kegagalan dan kemiskinan.

Mengapa banyak kuli bangunan seumur-umur menjadi kuli ataupun tukang baso keliling sampai matinya jadi tukang baso padahal tidak sedikit kuli yang sukses menjadi kontraktor ataupun tukang baso yang punya banyak cabang di berbagai ruko. Ada beberapa alasan orang tidak pernah maju yaitu pertama, malas sehingga selalu berpikir rejeki sudah ada yang ngatur, betul tapi di atur sesuai dengan usahanya, bahkan di salah satu kitab tertulis bahwajika seorang tidak bekerja janganlah ia makan. Kedua cepat puas, banyak pedagang keliling yang sudah merasa cukup jika dapat memberi makan keluarganya tanpa semangat ekstra untuk tidak hanya memberi makan tapi meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Ketiga adalah sifat konsumerisme, ya banyak kita temui petani sukses di Pantura yang yang kemudian poligami kemudian jatuh bangkrut, kemudian banyak pejabat yang ketika pensiun meninggalkan banyak utang tanpa memiliki aset karena terlena gaya hidup hedonis, ataupun keluarga muda yang terlilit kartu kredit.

“Saya jadi bertanya bagaimana ya nasib bangsa ini jika mayoritas (rata-rata orang Indonesia) seperti saya yang malas, cepat puas dan konsumerisme?” “Pasti isinya orang-orang yang rajin mengeluh tanpa karya tapi masih untung tidak semua orang Indonesia seperti saya. Bagaimana dengan Anda?

Tak terbanyangkan jika standardnya orang Indonesia seperti idola saya macam Pak Kwik, Bu Mulyani atau Pak Barack Obama. Wow pasti akan meLANJUTKAN tradisi MACAN ASIA dengan LEBIH CEPAT LEBIH BAIK!

Ilustrasi dan gambaran realitas kehidupan di atas saya tujukan untuk mengajak teman-teman untuk berpikir ulang untuk menjadi Golongan Putih. Ya itu memang hak Anda, tapi apakah Anda bangga kalau golongan putih menang? Kemudian yang terpilih seorang yang membawa bangsa ini kepada kemunduran (saya berharap tidak pernah terjadi), apakah Anda merasa bahagia karena puas tidak memilih siapa pun? Apakah Anda puas dengan kemenangan Golput sementara bangsa ini terus didera masalah karena ketidakmampuan si pemimpin. Saya sangat berharap hal ini tidak pernah terjadi oleh karena itu marilah kita tentukan nasib kita bersama 5 tahun ke depan dengan mendatangi TPS dan mencontreng satu pasangan calon pada tanggal 8 Juli nanti. Satu pasang calon yang kita yakini dengan nurani dan hasil dari istiqarah yang terbaik untuk dapat membawa bangsa ini kepada kejayaannya.

Sebagai penutup kepada calon pemimpin dan tim sukses beserta pendukungnya (sepertinya hanya pendukungnya yang paling mungkin membaca tulisan ini, hehe) siapkanlah mental Anda untuk menerima apapun hasil pemilu. Bersikaplah sportif dalam menerima kekalahan bukan sebaliknya dengan menyebar isu kecurangan sistemik padahal tidak pernah secara sistemik terbukti atau dibuktikan. Percayalah bahwa incumbent tentunya akan berusaha maksimal dalam mempersembahkan Pemilu di nujung masa jabatannya apalagi DPR/DPRD serta kepala-kepala daerah berasal dari multipartai yang seharusnya penuh dengan fungsi cek dan ricek, kalaupun ada indikasi kecurangan segera buktikan sebelum semuanya dimulai.

Saya sebagai seorang swing voter mengucapkan selamat berpikir bagi swing voter lainnya dalam menentukan pilihan mencontreng, tapi Jangan Kelamaan, hahaha. Selamat mencontreng temans. Merdeka...

Menanti Kebijakan Out of Box

Oleh: Djoko Retnadi dan Andreas Hassim, pengamat perbankan
Investor Daily tanggal 24 Maret 2009 (Kolom Opini)

Penurunan BI rate ke level 7,75% pada bulan Maret 2009 tampaknya kurang berhasil memacu perbankan untuk menurunkan suku bunganya. Demikian halnya dengan penurunan suku bunga penjaminan ke level 8,25% tidak membantu keadaan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan masih tingginya suku bunga kredit modal kerja di level 15,43%, kredit investasi 14,37% dan kredit konsumsi di level 16,45%.
Laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang hanya 18,77% (yoy Januari 2009) dibandingkan laju pertumbuhan kredit untuk periode yang sama mencapai 30,63% menyebabkan likuiditas perbankan masih ketat. Di samping itu kenaikan NPL Januari 2009 yang telah mencapai 3,59% (naik 0,39% dari posisi Desember 2009) menambah beban pencadangan penyisihan aktiva produktif sehingga menggerus laba. Kenaikan NPL tentunya oleh bank akan dikompensasi dengan kenaikan risk premium yang akan semakin mengerek suku bunga kredit. Dua hal tadi setidaknya yang membuat perbankan masih kesulitan menurunkan suku bunga kredit secara agresif.
Kelangkaan likuiditas selalu menjadi dalih bagi perbankan untuk terus mempertahankan suku bunga tinggi. Bahkan sebagian bankir cenderung memprioritaskan ketersediaan likuiditas dibandingkan pencapaian profit perusahaan, karena likuiditas merupakan darah bagi perbankan untuk dapat terus beroperasi apalagi trauma rush yang melanda perbankan tahun 1998 masih membekas. Kondisi ini nampak jelas terlihat dari rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional/BOPO perbankan yang telah mencapai 101% pada Januari 2009 sebagai akibat perbankan mengerek suku bunga simpanan sangat tinggi seakan melupakan pentingnya aspek profitabilitas.
Kebiasaan sebagian besar masyarakat kita dalam melakukan investasi pada umumnya adalah pada pasar uang tradisional seperti yang ditawarkan perbankan. Karena kemudahan dan keamanannya, maka tabungan dan deposito-pun menjadi produk yang sangat diminati.
Namun sayang, produk simpanan perbankan, utamanya deposito akhir-akhir ini ternyata menyebabkan bankir tidak bisa tidur nyenyak. Saat ini, semua bankir selalu was-was dihadapkan pada pergerakan nasabah deposito yang cenderung liar. Bank-bank besar, dan lebih-lebih bank kecil selalu dihantui kaburnya para deposan ke bank pesaing yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kecemasan inilah yang membuat suku bunga deposito 1 bulan pada Januari 2009 masih bertengger di level 10,52%. Bahkan beberapa bank yang minim likuiditas berlomba memberikan bunga deposito hingga 12-13%.
Kebijakan Out of Box
Kebijakan pemerintah/regulator guna mengatasi kelangkaan likuiditas dan tingginya suku bunga kredit sangat dinantikan. BI maupun Departemen Keuangan sebenarnya telah mencoba berbagai alternatif kebijakan untuk menciptakan suasana likuiditas yang lebih longgar. Bahkan Presiden R.I ikut pula mengimbau perbankan untuk segera menurunkan suku bunga kredit agar sektor riil lebih mudah menyerap kredit. Perbanas juga sempat melontarkan wacana pembentukan pool of funds (arisan) untuk membantu likuiditas antarbank. Semua upaya tersebut perlu didukung. Namun sampai saat ini, justru permasalahan utama yang masih laten di industri perbankan yaitu soal kepercayaan/trust di antara perbankan tampaknya masih sangat rendah dan belum tersentuh berbagai kebijakan yang ada. Pemerintah telah menegaskan tidak akan menjamin pasar uang antarbank sehingga sampai saat ini kepercayaan bank untuk saling meminjamkan dananya kepada bank yang memerlukan belum pulih ke kondisi normal. Oleh karena itu kebijakan yang luar biasa (out of box) perlu ditempuh.
Adanya persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa bank besar tidak akan dibiarkan ambruk (too big to fail) oleh pemerintah tampaknya perlu ditinjau lebih mendalam oleh pihak berwenang karena hal ini dapat menimbulkan persepsi yang salah dalam setiap langkah penyelamatan perbankan. Akibat adanya persepsi semacam ini maka setiap bank besar yang bermasalah pasti diselamatkan berapapun biaya yang dikeluarkan pemerintah, sebaliknya setiap bank kecil pasti dibiarkan ambruk walaupun bank tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Kalau persepsi ini terus berlanjut maka bank kecil akan sangat dirugikan dan mendorong munculnya moral hazard bagi bankir pengelola bank besar. Persepsi inilah yang menjadi salah satu terciptanya segmentasi dana untuk terus bias kepada bank besar.
Oleh karena itu BI/Pemerintah perlu melakukan out of box kebijakan dengan mengembangkan pemahaman mengenai prinsip “constructive ambiguity” dalam mendefinisikan bank yang perlu dilakukan bail out. Dalam prinsip ini, keputusan penyelamatan sebuah bank tidak didasarkan pada skala sebuah bank, namun lebih didasarkan pada asas manfaat dan biaya penyelamatan sebuah bank.
Contoh kasus bahwa bank besar tidak selalu harus diselamatkan adalah dibiarkannya Lehman Brothers, Northern Rock, dan beberapa bank di Islandia menghadapi kebangkrutan. Prinsip “too big to save” menjadi dasar penyelamatan. Jika biaya dianggap terlampau besar dibandingkan dampak positif yang dihasilkan maka adalah bijaksana jika sebuah bank dibiarkan bankrut.
Contoh sebaliknya yang terjadi di Inggris ketika Bank Of England menyelamatkan Johnson Matthey Bankers, Ltd (JMB) untuk menjaga likuiditas bank-bank yang melakukan perdagangan emas di pasar London karena JMB merupakan salah satu bank yang memiliki eksposur cukup besar dalam pelayanan gold deposit bagi bank-bank lain meskipun bank tesebut dari skala operasi tidak termasuk bank besar.
Catatan Akhir
Berbagai upaya BI/Pemerintah untuk melonggarakan likuiditas perbankan tampaknya belum membawa hasil yang memuaskan. Salah satu penyebab bandelnya suku bunga untuk menurun karena masalah kepercayaan antarbank belum tersentuh di dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga aliran dana tersegmentasi untuk bias kepada bank besar
Peningkatan pemahaman adanya prinsip constructive ambiguity diharapkan dapat digemakan oleh pihak berwenang sehingga akan ada semacam out of box dalam penyelesaian kelangkaan likuiditas perbankan dan suku bunga yang ternyata lebih banyak disebabkan belum pulihnya kepercayaan antarbank, dan bukan langkanya dana di masyarakat. Upaya ini perlu disosialisasikan karena pemerintah telah mengambil sikap untuk tidak memberikan penjaminan transaksi pasar uang antarbank. Dengan adanya prinsip constructive ambiguity maka segementasi aliran dana masyarakat tidak harus mengarah kepada bank besar. Kalau ini dapat terjadi maka suku bunga diperkirakan segera menurun.

I Have a Dream

Oleh : Andreas Hassim, adalah seorang pemimpi
Bagian Kedua dari : Pemimpin Sejati

I have a dream merupakan judul pidato seorang Marthin Luther King Jr di hadapan 250.000 massa pendukung hak-hak sipil bagi orang kulit hitam di tangga Lincoln Memorial Washington tahun 1963. Dan pada tanggal 4 April tahun 1968 King dibunuh usai berpidato berjudul “Saya sudah melihat tanah yang dijanjikan” satu hari sebelumnya.
Akhirnya judul pidato terakhir itu menjadi kenyataan dan bahkan awal tahun 2009 orang kulit hitam yang diperjuangkannya dapat dipercaya memimpin sebuah negara adidaya, ya Barack Husein Obama.
Apakah reformasi di negeri kita dapat menciptakan pemimpin yang sejati? Untuk mencapai ke sana tentunya butuh proses dan melalui pengorbanan seperti halnya Marthin Luther King Jr. Siapapun dia asalkan jujur, berani berkorban dan cerdas pilihlah dia !!!
Belajar dari hal itu saya mengajak para pembaca untuk mempunyai mimpi memiliki pemimpin yang sejati. Pemilu Legislatif sudah di depan mata, tgl 9 April 2009, namun beberapa lembaga survey memprediksikan golongan putih mencapai 40% dari sekitar 170 juta calon pemilih. Suatu hal yang sangat menyedihkan buat bangsa ini, sebagai tanda kepedulian dari 40% rakyat terhadap nasib bangsa sudah luntur. Ketika saya menyampaikan hal ini beberapa teman dan saudara saya nyeletuk : “gak ngaruh buat idup gw, sapa aja yang mimpin hasilnya sama saja. Kalau beberapa politisi yang baru muncul punya ungkapan rakyat bosan sama 4 L ( Lu Lagi Lu Lagi) maka teman dan saudara saya punya slogan 4 S ( Siapa Saja Sama Saja).
Wabah apatisme masyarakat terhadap pemerintah maupun parlemen sudah sedemikian parahnya. Ya gimana melihat mereka yang bermewah-mewah dengan fasilitas anggota dewan yang terhormat, bersikap arogan di tempat umum sambil ngomong mang lo gak tau sapa gue, malah ada yang pernah mengacung-acungkan pistolnya, tapi gak pernah diusut, trus ada bbrp ketangkap basah disuap, ada lagi yang ketauan minta PSK untuk sebuah keputusan, ada yang melecehkan sekertarisnya.
Menurut lagu yang diciptakan salah satu budayawan yang saya kagumi, Gak usa pikirin akhlaknya yang penting dia adil dan tegas. Setuju bang, silakan bertingkah aneh yang penting jangan bawa institusi dan tidak mencuri uang institusi serta gunakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pemerintah dan parlemen 2004-2009
Pemilihan Umum tahun 2004 telah menghasilkan anggota dewan dan pemerintahan yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya mari kita lihat raport mereka ketika menduduki posisi tersebut. Di sini saya tidak ingin menghakimi seseorang oleh karena itu saya hanya akan menceritakan kisah sukses periode ini.
Sukses pertama adalah penegakan hukum dan pengungkapan kasus korupsi yang mengalami peningkatan secara signifikan. Kedua pada periode ini bangsa ini kembali dapat berswasembada beras (terakhir pada zaman orde baru). Ketiga, pengangguran menurun dari 10% ditahun 2004 menjadi 8,39% di akhir 2008, naiknya pendapatan perkapita dari 1300 USD menjadi 2200 USD dan pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah zaman orde baru. Serta berbagai indikator makroekonomi yang relatif membaik menurut beberapa ekonom pemerintah walaupun secara global pertumbuhan beberapa negara besar bergerak ke angka minus. Ya dibalik berbagai kekurangannya kita wajib menghargai kerja keras dan keberhasilan pemerintah periode ini karena pemerintah periode 2004-2009 merupakan pilihan rakyat. Sebaliknya jika kita berpendapat bahwa pemerintah dan parlemen periode ini mengecewakan maka sekaranglah waktunya menghukum mereka dengan tidak memilih mereka lagi di pemilu 2009.

Siapkan diri menjadi Pemimpin
Menurut saya Akar permasalahan pro kontra di atas adalah kita kekurangan stok pemimpin berhati hamba. Mari saya contohkan.
Di Negeri kita saat ini terlalu sedikit orang seperti Pattimura, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Sultan Hasanudin, dll yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Kemerdekaan dari kelaparan, kemerdekaan dari kebodohan dan kemerdekaan secara ekonomi dari cengkraman bangsa lain yang berupaya membodohi kita. Tetapi yang banyak di negeri kita adalah pemimpin semacam Amangkurat I & II raja Mataram yang menjual negeri ini.
Siapa tak kenal bapak Jend Soetanto, seorang Jendral Polisi yang bersih, Siapa tak kenal bapak Abdurahman Saleh mantan jaksa Agung yang bersih (sampai-sampai dijuluki ustad di dalam sarang penyamun), siapa tak kenal Ibu Sri Mulyani yang masuk jajaran 50 wanita terkuat sedunia melampaui Ibu Hillary Clinton, ibu Mul yang cerdas, berintegritas dan sederhana. Siapa juga tak tahu seorang Hidayat Nur Wahid Ketua MPR yang bersahaja, idealis dan pro kepada rakyat. Dan masih ada beberapa nama yang dapat kita sebutkan (saya yakin teman-teman tahu kok, hehe)
Permasalahannya adalah seberapa banyak orang seperti mereka, kalau ada sistem dapat mengkloning mereka sehingga muncul puluhan Soetanto, ratusan Abdurahman Saleh, ribuan Sri Mulyani dan jutaan Hidayat Nur Wahid saya yakin negeri ini akan lebih kencang dari pada sprinter peraih medali emas Olimpiade dan saya yakin melampaui negeri yang disebut emerging country BRIC (Brazil, Rusia, India & China). Apa perlu kita pinjam jasa Noerdin M Top seorang teroris yang konon punya keahlian mendoktrinasi banyak orang sehingga cara berpikirnya bisa ter-kloning-kan.
Ya, maksud saya adalah keseragaman pola pikir para pejabat mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi semua berorientasi bagi kemajuan bangsa. Sulit? Ya, tapi bukan berarti tidak mungkin karena tidak mungkin seorang Soetanto bekerja sendirian membasmi seorang mafia bisnis ilegal tanpa pasukan dan dukungan SEMUA PIHAK, karena taruhannya nyawa bung! pernah nonton ataupun baca THE GOD FATHER kan? Begitu pula seorang Abdurahman Saleh memberantas mafia peradilan hanya bersama segelintir kelompoknya, apa yang terjadi, mungkin dia mati diracun di luar negeri, keluarga rekan yang membantu diteror bahkan terbunuh atau hal buruk lainnya menimpah beliau dan keluarganya. Begitu pula seorang Sri Mulyani dengan ide-ide briliannya melakukan A-Z idenya supaya tidak ada kebocoran anggaran dan ini pun taruhannya juga nyawa, tapi saya salut beliau seorang pemberani, masih ingat beliau pernah menginstruksi salah satu bank BUMN untuk mengalihkan dana seorang “BENTO” ke kas negara karena diduga hasil korupsi. Ataupun seorang Hidayat Nur Wahid mampu mencegah suapan-suapan dari berbagai pihak kepada sekitar 1000 anggota MPR. Munginkah ? kalau cuma seorang ataupun segelintir?
Ya ilustrasi ini benar-benar menggambarkan untuk menjalankan amanah 240 juta manusia Indonesia sangat sulit ada nyawa menjadi taruhannya dan ada juga karir. Masakan karir untuk menjadi orang nomor satu di Kepolisian harus terjungkal (bukan perkara muda pren coba bayangkan jika Anda yang telah berprestasi dengan cucuran keringat selama puluhan tahun dan seharusnya promosi namun yang terjadi sebaliknya demosi karena pendapat ANDA yang “mengganggu” para GOD Father, Siapkah ANDA???, mungkin anda siap tapi bagaimana anak, istri dan saudara anda)
Sadar akan hal ini saya jadi malu, ketika mahasiswa saya teriak-teriak menyumpahi pejabat-pejabat yang duduk di sana, padahal setiap hari saya korupsi waktu untuk fesbukan, ataupun saya tergoda untuk mencuri uang rapat/workshop karena sepanjang rapat tak satu ide pun muncul bahkan saya ngobrol, smsan dll, padahal kalau saya nonton TV dan saya lihat anggota DPR spt itu, saya pasti umpat dia. Dan masih banyak lagi namun kurang etis kalau saya jabarkan.
Tindakan2 seperti itu semakin saya sadar kalau saya seorang oportunis, penjilat ludah sendiri dan sama dengan kebanyakan orang.
Jadi apa yang harus saya lakukan kalau kondisinya seperti ini! Ingat kita selalu menuntut supaya orang begini & begitu namun kita tidak pernah rela merubah kebusukan yang ada dalam diri kita. Marilah kita tumbuhkan kepedulian itu, siapa calon pemimpin itu? ANDA, ya sebagai pembaca tulisan ini, saya berharap ANDA tergugah melakukan sesuatu bagi bangsa ini sesuai bidang ANDA. Saya yakin Anda orang yang tepat setidaknya untuk beberapa alasan, yang pertama, jika ANDA seorang pekerja anda lebih hebat dari jutaan penganggur, toh seharusnya Anda mampu memimpin mereka, jika Anda Mahasiswa seharusnya Anda berbangga karena ada jutaan orang yang tidak pernah mampu kuliah dan yang ketiga Anda orang bernurani baik, ya karena Anda tersentuh ingin memberikan sesuatu bagi bangsa ini ketika membaca tulisan ini (hehe...). dan masih banyak hal lainnya.
Namun yang pasti ANDA tercipta di dunia ini untuk suatu rencana indah Sang Khalik, nasibmu ada di tanganmu sendiri bukan pada garis tanganmu dan bukan dari bentuk tanda tanganmu. Jadilah orang yang berguna, berkaryalah sehingga kelak kita meninggalkan dunia ada sesuatu karya yang indah yang telah kita buat dan upah kita besar di SurgaNYA. (Untuk hal yang tidak pasti saja kita perlu siapkan, apalagi kematian merupakan hal yang sudah pasti dialami setiap manusia). Mari kita beri yang terbaik dan siapkan diri menjadi pemimpin karena kalau bukan ANDA siapa lagi?

Siapa yang harus saya pilih
Sekitar 200 ribu caleg di seluruh indonesia berkompetisi untuk kursi DPR, DPD maupun DPRD. Semenjak zaman reformasi dengan tumbuhnya berbagai partai politik dan undang-undang pemilu yang demokratis membuka kesempatan berbagai kalangan menjadi legislatif. Tokoh masyarakat dan para artis pun seperti ketiban durian runtuh karena dengan pemilihan langsung tunjuk orang seperti saat ini ketenaran dan image mereka di tengah masyarakat sangat menentukan.
Slogan keberhasilan diucapkan pejabat incumbent, yang saling menjual saya sudah bikin ini dan itu. Sebaliknya si oposisi bicara kalau incumbent gagal ini dan itu. Jadi bingung, siapa yang benar ya?
Ada dua hal yang perlu kita cermati dalam menentukan pertama visi dan misi yang jelas, maksudnya, beberapa partai dan petingginya serta calegnya berulangkali berbicara normatif seperti: saya akan turunkan harga sembako, menciptakan lapangan pekerjaan, naikan kesejahteraan rakyat, dll. Tetapi yang perlu dicermati adalah bagaimana cara mencapai cita-cita mulia itu. Itu semua perlu duit, dari mana? Bagaimana caranya? dst. Kalau cuma sampai di sana, tidak jauh beda ketika seorang anak kecil berhasil menghafal Pancasila karena isinya sangat luar biasa, tapi ketika di tanya Bagaimana merealisasikan cita-cita tersebut? Mereka aa uu... (program ekonomi menurut opini saya dapat dilihat pada tulisan berjudul “Mengendalikan Tangan Yang Tidak Kelihatan”)
Kedua, diisi oleh orang-orang yang jujur, berani dan cerdas. Mari kita cari tahu siapa sih caleg yang ingin kita pilih. Sekarang informasi sangat terbuka ada koran, internet, TV dll. Di tengah informasi yang bebas spt sekarang ini seharusnya dengan mudah anda tahu siapa yang anda pilih karena sudah tidak zaman kita hanya tahu Parpol saja. Apa kata dunia? Ayo tunjukan kepedulianmu dengan mulai mencari tahu!
Kalau semua pemilih berpikir seperti itu saya yakin seharusnya kita memiliki pemerintahan yang tangguh. Kalaupun nantinya gagal total, kita tidak layak menyalahkan pemerintahan dan parlemen yang telah kita bersama pilih, yang patut kita salahkan adalah diri kita sendiri, setidaknya KITA SALAH PILIH dan masih serentetan kesalahan kita yang lain.
Sebagai seorang pemimpi saya bermimpi memiliki pemerintahan yang solid dikelilingi oleh parlemen yang secara berkesinambungan mengontrol jalannya pemerintahan menuju Indonesia yang adil dan makmur. Dan dalam mimpi saya, saya melihat Anda menjadi presiden dan Anda-Anda yang lain menjadi parlemennya. Doa saya selalu menyertai teman-temanku semoga cita-cita tersebut bisa bersemi dan tidak layu / mati sebelum berkembang. Amin.

Mengendalikan Tangan Yang Tak Kelihatan

Oleh : Andreas Hassim, pemerhati sosial ekonomi

Sistem perekonomian kapitalis yang mempengaruhi dunia disinyalir menjadi penyebab timbulnya krisis. Dimana perekonomian dikuasai oleh konglomerat-konglomerat yang bermental serakah dengan spekulasi-spekulasinya guna memaksimasi keuntungan.
Teori Invisible hand Adam Smith yang dianut oleh kaum kapitalis ini akhirnya membutuhkan suatu uluran tangan pemerintah untuk memperbaiki keadaan karena phobia akan hal yang lebih parah terjadi (too big to fail).
Dan menurut hemat saya sebagai negara berkembang keadaan globalisasi yang menuntut kita mengadopsi teori ini haruslah benar-benar disesuaikan dengan kondisi negara kita. Pada satu sisi kita membutuhkan investasi dari para pemilik modal dan di satu sisi kita membutuhkan suatu regulasi sehingga ekonomi kerakyatan yang lemah namun mayoritas tidak terinjak dan mati dengan adanya para raksasa tadi. Keterbatasan modal baik secara materi maupun SDM yang membuat kita tidak dapat menutup diri bagi asing sehingga regulasi yang dapat mengadopsi tuntutan global dan kondisi negara akan menjadi kunci sukses bertumbuhnya negara ini.
Begitu bangganya kita dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6% dan pertumbuhan pendapatan perkapita yang di tahun 2004 baru mencapai 1300 USD telah tumbuh menjadi 2200 USD (bahkan untuk DKI bisa mencapai 7000 USD). Akan tetapi angka kemiskinan naik dari 36,1 juta di tahun 2004 menjadi 41,7 juta manusia di tahun 2008. Hal ini menunjukan bahwa gini ratio/rasio kesenjangan si kaya dan si miskin semakin lebar. Ya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Inilah akibat penerapan sistem kapitalis. Oleh karena itu diperlukan uluran tangan pemerintah guna mengarahkan suatu pertumbuhan yang lebih berkualitas.
Di tahun 2009 ini ancaman pertumbuhan ekonomi dibawah 4% mengintai negeri ini. Hal ini terlihat dari merosotnya ekspor, meningkatnya pengangguran & angka kemiskinan sehingga daya beli pun merosot. Laju perlambatan permintaan ekspor dan turunnya harga komoditas dunia menjadi salah satu sebab merosotnya nilai ekspor kita sehingga pemberdayaan ekonomi domestik menjadi jalan keluar yang dapat dioptimalkan.
Ketika konsumsi dan investasi swasta tak lagi mampu mengangkat perekonomian maka sesuai teori Keynes pemerintah harus segera meningkatkan pengeluarannya. Padahal di satu sisi pemerintah memiliki keterbatasan anggaran apalagi di tengah penurunan pendapatan karena beberapa komoditas turun harganya.

Langkah-langkah strategis pemerintah
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang berkualitas merupakan hal yang paling penting disamping dukungan implementasi dari segenap rakyatnya. Oleh karena itu langkah-langkah strategis sangalah dinantikan oleh segenap rakyatnya.
Langkah pertama adalah optimalisasi apa yang kita miliki (SDA & SDM). Apa yang kita miliki? Bosan saya berbicara kekayaan negeri ini yang pasti negeri ini gema ripah. Kita punya cadangan minyak mencapai 8,4 miliar barel (akan habis selama 24 tahun dengan asumsi produksi saat ini skitar 925.000 barel/hari), cadangan batu bara mencapai 18,7 miliar ton (akan habis dalam 75 tahun dengan asumsi produksi saat ini 250 juta ton pertahun, pertambangan batubara terbesar di dunia ada di Kalimantan), cadangan gas alam mencapai 165 trilyun standar kubik (eksportir no 1 sedunia), sedangkan sumber energi lainnya seperti panas bumi, air terjun dan lainnya juga dimiliki negeri ini.
Kita punya logam & mineral berupa emas(di Timika ada gunung emas dengan diameter 100 km saat ini sudah berupa danau dan rakyat papua di sana masih miskin dan mengais-ngais emas hasil limbah freeport), perak, tembaga, nikel, alumunium, timah dan sebagainya.
Untuk kekayaan alam lainnya kita merupakan penghasil rotan no 1 sedunia, perkebunan CPO terbesar sedunia tapi ekspornya kalah dengan Malay, kita punya coklat tapi mengapa coklat van houten (netherland) jauh lebih terkenal, kemudian kopi, beraneka rempah-rempah dan masih banyak hasil alam yang dapat diandalkan.
Lautan kita sangat luas dengan panjang pantai kita merupakan yang terpanjang no 2 sedunia setelah Kanada. Ikan, udang, rumput laut dan hasil laut lainnya sangat melimpah dan belum dioptimalkan bahkan banyak nelayan negara tetangga mencuri ikan di perairan kita.
Kekayaan tadi diharapkan mampu diberdayakan sehingga kita mampu swasembada pangan dan memiliki kemandirian energi serta mampu memberi nilai tambah di setiap kekayaan alam tersebut (tidak hanya menjual barang mentah).
Langkah kedua adalah prioritas penggunaan anggaran pembangunan. Dengan prioritas anggaran tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya miskin. Mari saya tunjukan contoh betapa pentingnya prioritas tersebut. Pertama dengan segala hormat saya mohon maaf kepada Prof Habibie karena saya mengkritik beliau. Ya, apakah anda ingat program produksi pesawat Nurtanio / IPTN yang menghasilkan CN 235 yang kemudian hanya laku dijual ke Thailand dan ditukar dengan beras. Ya secara gengsi saya setuju program pak habibie perlu di dukung apalagi negeri kita merupakan negeri kepulauan yang sangat membutuhkan alat transportasi berupa pesawat.
Anggaran produksi pesawat (saya tidak tahu persis angkanya, namun secara logika, pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk sebuah gengsi) tersebut jika dialihkan ke sektor pertanian ataupun kelautan yang padat karya tentunya akan sangat menurunkan angka pengangguran yang berbuntut turunnya kemiskinan.
Saya sangat setuju jika pengembangan teknologi menjadi salah satu kunci sukses pembangunan. Oleh karena itu pembangunan yang memiliki tahapan dan perencanaan yang matang akan lebih baik. Mari saya contohkan, ketika IPTN membuat pesawat, tentunya banyak onderdil-onderdil ataupun mesin yang diimpor karena belum mampu kita produksi, padahal pengembangan teknologi tidak harus langsung memproduksi CN 235 akan tetapi teknologi muktahir dimulai dari hal-hal kecil dulu, misalnya menciptakan ban pesawat yang luar biasa sehingga muncul permintaan dari berbagai negara karena keunikan teknologi yang tidak dimiliki negara lain.
Ironi cerita di atas terlihat nyata bahwa kita pernah bisa memproduksi dan menjual pesawat ke luar negeri namun belum mampu membuat mobil nasional yang A-Z-nya dilakukan di tanah air.
Sehingga penentuan prioritas dalam penentuan anggaran benar-benar menjadi hal yang sangat menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan tersebut.
Langkah Ketiga adalah Kebijakan pemerataan. Maksud dari langkah ini adalah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin. Dari data peningkatan pendapatan perkapita yang terus naik namun jumlah orang miskin bertambah membuktikan bahwa kebijakan kita saat ini sangat membantu si kaya dan menyulitkan si miskin, kemudian swasembada beras yang tahun 2008 kemarin berhasil dicapai kembali tapi kok petaninya tambah miskin hal ini berdasarkan survey kepemilikan lahan mereka, mereka ternyata orang upahan, ya inilah dampak buruk sistem ekonomi kapitalis.
Sehingga dibutuhkan suatu terobosan yang tidak populis mengakselerasi si miskin dengan konsekuensi si kaya terhambat, kemudian pendapatan perkapita mungkin saja turun tapi saya yakin pengangguran dan kemiskinan turun secara drastis.
Menjadikan desa dan perkampungan sebagai pusat pembangunan dapat dijadikan ide dasar penerapan kebijakan ini. Akan tetapi kebijakan ini tidak bisa serta merta digelontorkan begitu saja, kesiapan infrastruktur yang memampukan desa sebagai pusat pembangunan juga wajib disiapkan terutama SDM-nya.
Ya kebijakan ini pasti banyak ditentang banyak orang, yang pasti orang-orang yang punya duit karena mereka akan sulit sekali mengembangbiakan kekayaannya. Law enforcement pada kebijakan ini akan pula menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan ini.
Langkah keempat, maksimalkan pasar domestik. Pakailah produk dalam negeri, begitulah slogan Barack Obama sekarang, bahkan Obama juga melarang beberapa produk yang diimpor namun mewajibkan rakyatnya menggunakan produk dalam negeri walaupun harga lebih mahal dan kualitas tidak lebih baik. Ya inilah proteksionisme yang seharusnya juga wajib dilaksanakan pemerintah (ya mungkin kita tidak bisa sevulgar AS sbg negara adidaya karena berisiko dimusuhi dunia global namun proteksionisme dapat dilakukan secara terselubung). Beri teladan dan maksimalkan produksi dalam negeri kalau bisa pemerintah lebih dulu yang menyerap produk-produk tersebut.
Langkah kelima, Gerakan Nasional bekerja dan berkarya. Ya semangat membangun tidak bisa hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga harus didukung segenap lapisan masyarakat. Dengan sebuah gerakan nasional bekerja dan berkarya akan membuat malu dan gerah si pemalas sehingga mau melakukan sesuatu hal yang positif. Gerakan bekerja dan berkarya harus secara berkesinambungan di teriakan sampai ke pelosok-pelosok dan dibuat suatu mekanisme yang menggugah orang untuk terus bekerja dan berkarya. Sikap puas dengan keadaan dan sikap konsumtif yang berlebihan harus dapat dikikis dari kehidupan bangsa ini. Perhatikan desa-desa di pesisir pantai Utara Jawa(maaf ini hanya sebuah contoh sebenarnya masih banyak lagi tempat lainnya), budaya kawin cerai menjadi hal yang menghambat kemajuan daerah tersebut. Ketika seseorang mulai berhasil mereka langsung puas dan bersikap konsumtif dan yang lebih parah lagi mereka menikah kembali dan memiliki banyak anak yang pada akhirnya si anak tidak terurus. Efek domino kejadiannya ini terus menerus terjadi seperti lingkaran setan. Semoga dengan gerakan nasional dan tuntunan kerohanian dapat merubah budaya buruk tersebut menjadi semangat bekerja dan berkarya.

Penutup
Jika kelima langkah tersebut telah terkonsep dengan tepat dan terimplementasikan secara disiplin saya yakin negeri ini akan maju dan berjaya. Saya rindu China merengek-rengek minta batubara, kemudian memaksa Jepang mendirikan pabrik di negeri kita dan kalau tidak mau jangan ekspor gas alam kepada mereka, lalu Amerika mengemis meminta emas yang mereka curi dari Timika. Selain itu hutan kita merupakan paru2 dunia sehingga rusaknya hutan kita akan mengganggu metabolisme dunia maka perintahkan bangsa-bangsa itu menurunkan anggarannya guna menjaga hutan kita.
Penjabaran ini sebenarnya masih terlalu panjang, namun yang ingin saya sampaikan bahwa pentingnya sebuah pemerintahan yang mampu menegakkan kebijakan yang mampu meningkatkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat segenap bangsa ini. Sebuah kuasa yang mampu mengendalikan The Invisble Hand menuju kemakmuran yang berkeadilan sosial. Ya sepertinya kita butuh seorang pemimpin yang bertangan besi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang sangat berat ini.

Tantangan Perbankan 2009

Oleh : Andreas Hassim, pemerhati perbankan

Tahun 2009 merupakan tahun yang berat untuk perbankan menjalankan bisnisnya, hal ini ditandai dengan masih seretnya likuiditas, keterbatasan modal perbankan dan ancaman peningkatan NPL. Problematika tersebut belum ditambah kerugian beberapa bank yang terkena imbas transaksi derivativ (treasury banking). Seretnya likuiditas ditandai dengan terjadinya anomali dimana bunga kredit yang belum juga turun dari level 14-18% sementara BI rate sudah turun 175 bp ke level 7,75%. Keterbatasan modal membuat ruang gerak ekspansi kredit semakin terbatas dimana rasio kecukupan modal bank (CAR) pernah menyentuh level 21.6% pada Januari 2008 namun merosot jauh ke level 16,76% pada Desember 2008, sementara modal yang berfungsi sebagai penyangga guna menyerap kerugian yang mungkin timbul akan semakin tergerus ditengah ancaman meningkatnya NPL. Belum lagi penerapan Basel Accord II yang mewajibkan Bank memperhitungan risiko operasional dan risiko pasar selain daripada risiko kredit. BI sebagai regulator pun telah memprediksi hal tersebut dengan memproyeksikan CAR perbankan menjadi 14% dan NPL menyentuh angka kritis 5% pada akhir tahun 2009. Tren tersebut sepertinya akan menghantar kita ke pertumbuhan kredit yang melambat, suku bunga yang masih tinggi paling tidak pada kuartal I 2009.
Di tengah problematika tersebut, perbankan nasional diharapkan tetap menjalankan fungsi intermediasinya dan ekspansi kredit diharapkan mampu meredam perlambatan ekonomi guna menghambat angka pengangguran dan angka kemiskinan. Beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menjaring dana murah sekaligus menjaga ketahanan likuiditas, memperkuat modal, melakukan ekspansi kredit tepat sasaran sekaligus menjaga kualitas kreditnya,. Namun ketiga langkah tersebut perlu didukung oleh keseriusan pemerintah untuk menstimulus perbankan.

Menjaring Dana Murah
Bank-bank dengan komposisi DPK didominasi oleh deposito-deposito dalam jumlah besar dengan suku bunga negosiasi akan sulit sekali menurunkan suku bunga kreditnya. Trauma krisis tahun 1998 sepertinya menghantui perbankan sehingga bak-bank sangat khawatir nasabah-nasabah prioritasnya diambil bank lain ataupun melarikan uangnya karena ada tawaran imbal hasil yang lebih menarik. Ada baiknya perbankan duduk bersama menyepakati batas maksimal pemberian suku bunga misal sebesar penjaminan LPS.
Selain daripada itu kreativitas menjaring dana murah menjadi salah satu hal yang dapat diperhitungkan. Dapat kita perhatikaan di ribuan pasar tradisional di Indonesia setiap harinya ada Trilyunan Rupiah berputar dan hal ini sangat dimanfaatkan oleh bank-bank keliling ataupun mekanisme arisan yang sederhana. Bank-bank yang memiliki akses terdekat ke pasar tradisional seperti BRI dan DSP sebenarnya sangat diuntungkan.
Oleh karena bisnis layanan penarikan setoran di tempat usaha nasabah bisa menjadi layanan yang ditawarkan dengan kemajuan teknologi yaitu mobile EDC yang dilengkapi GPRS mampu memberikan layanan online untuk berbagai kemudahan dan meminimasi fraud. Memang tidak dapat dipungkiri kegiatan seperti ini padat karya yang akan menaikan overhead cost namun di sisi lain dengan perhitungan suku bunga yang rendah dan kualifikasi tenaga kerja yang tidak harus setingkat funding officer sehingga biaya tersebut dapat ditekan. Selain daripada itu petugas bank tersebut dapat sekaligus melakukan cross selling produk bank lainnya seperti kredit, transfer dan berbagai macam pembayaran. Kelengkapan layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prospek perkembangan pasar.
Layanan yang prima dilengkapi dengan teknologi akan menjadi kunci utama memenangkan pasar perbankan yang semakin kompetitif saat ini.


Memperkuat Modal
Selain masih seretnya likuiditas dari sisi modal pun bank kesulitan meningkatkan besaran modalnya karena dari ketiga opsi yang dimungkinkan yaitu right issue, penerbitan obligasi sub ordinasi, ataupun hybrid capital/modal inovatif belum menjadi pilihan-pilihan yang mengenakan. Untuk right issue di saat lesunya pasar modal tentunya akan menekan harga jual saham tersebut ditambah lagi yang melakukan right issue adalah Bank BUMN yang harus melewatkan berbagai prosesi untuk menjalankannya. Opsi penerbitan obligasi sub ordinasi pun sulit ditempuh karena yield yang diharapkan pasar masih relatif tinggi. Hybrid capital yang awalnya bisa menjembatani nyatanya tidak juga menjadi solusi, hal ini dikarenakan sifat Hybrid Capital yang merupakan instrumen utang memiliki karakteristik perpetual non cumulative subordinated debt. Dalam hal ini berarti bahwa hybrid capital tidak memiliki jangka waktu yang mengharuskan bank mengembalikan pokok dan bank tidak mengakumulasikan kuponnya jika pada periode tertentu bank tidak mampu membayar kuponnya. Di samping itu bank memiliki opsi call option yang bisa eksekusi yang paling cepat 10 tahun sejak efektif ditransaksikan. Oleh karena risiko-risiko tadi tentunya pricing hybrid capital akan lebih tinggi dari obligasi sub ordinasi yang tradisional.
Namun bank-bank yang bereputasi baik dapat berharap hybrid capital ini dapat dieksekusi dengan pola pinjaman bilateral sehingga biaya kupon dapat diminimasi. Selain itu perbankan berharap regulator dapat memaksimalkan ketentuan laba tahun berjalan yang saat ini hanya dinilai sebagai 50% laba dapat masuk 100% sebagai modal. Bank persero yang selama ini menjadi tulang punggung dalam pembiayaan infrastruktur pun kurang leluasa dalam menyalurkan kredit karena rasio CAR pada Desember mencapai 14,31%, suatu angka yang sangat minim di tengah tuntutan berpredikat bank jangkar (minimal 12%). Stimulus ATMR pun masih sangat diharapkan perbankan agar pertumbuhan kreditnya bisa mencapai lebih dari 20% terutama ketentuan ATMR bagi kredit UMKM. UMKM yang diharapkan dapat menjadi obat yang mujarab dalam membangun ekonomi domestik di tengah krisis global sehingga target pertumbuhan ekonomi yang dipatok hanya sekitar 4,7% oleh pemerintah dapat tercapai.

Ekspansi Tepat Sasaran
Masalah Likuiditas dan permodalan yang sangat terbatas membuat perbankan harus cermat dalam memilih prospek pembiayaannya. Pemerintah yang cenderung memacu konsumsi rumah tangga yang saat ini menyumbang 61% PDB (data BPS Triwulan IV 2008) dapat dimanfaatkan perbankan di sektor konsumsi dan pembiayaan komersial terhadap usaha yang menjadi prioritas konsumsi masyarakat. Perbankan pun dapat fokus kepada pinjaman dengan penjaminan (KUR) ataupun pembiayaan proyek-proyek yang dijamin pemerintah karena memiliki ATMR yang rendah. Pada produk kredit konsumsi bank dapat mengincar PNS yang tahun 2009 ini mengalami peningkatan gaji yang cukup menarik disamping itu bank sebaiknya mengincar segmen yang relatif sudah mapan/kalangan menengah atas. Hal tadi sebagai antisipasi di tengah kerentanan PHK yang sedang menghantui dan bisa menjadi bumerang bagi perbankan.
Berdasarkan data BPS pada Triwulan IV 2008 dilaporkan bahwa sektor yang tumbuh significant adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu tumbuh sebesar 16,7%. Sektor tersebut diperkirakan berpotensi tumbuh di tahun 2009 mengingat adanya pesta demokrasi yang membutuhkan pengangkutan dan komunikasi cukup banyak. Sebagai multiplier effect sektor perdagangan, hotel dan perdagangan serta kebutuhan akan Listrik, Gas dan air bersih akan meningkat sehingga sektor-sektor ini dapat dijadikan sasaran penyaluran kredit. Sebaliknya sektor komoditas primer tetap wajib diwaspadai dengan runtuhnya harga komoditas dunia untuk itu bank disarankan membiayai usaha yang memiliki nilai tambah lebih dan tidak hanya menjual bahan mentah (primer).

Peran Pemerintah dalam menstimulus
Stimulus yang mencapai Rp 71 T yang telah dijanjikan pemerintah amat sangat ditunggu oleh dunia usaha terutama stimulus yang berupa aliran dana ke sektor riil melalui PNPM, KUR, BLT dan lain-lain. Di samping itu realisasi proyek-proyek pemerintah sangat dibutuhkan segera dieksekusi karena jika terlambat maka dunia usaha sudah terlebih dahulu kolaps yang menyebabkan pengangguran, daya beli turun dan serentetan masalah akan timbul yang dapat berujung pada resesi. Selain daripada stimulus pada sektor riil, perbankan sangat mengharapkan dapat pula menikmati stimulus yaitu pertama insentif pajak sehingga dapat diperhitungkan dalam memberikan pricing suku bunga kredit yang saat ini sangat sulit diturunkan. Hal kedua yang dinantikan perbankan adalah penyesuaian ketentuan ATMR bagi kredit usaha kecil yang masih belum terasa gregetnya pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/1/DPNP mengenai Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tanggal 21 Januari 2009. Realisasi stimulus yang cepat dan tepat diharapkan mampu membawa pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat.

Sudahkah Perbankan Nasional Efisien?

Oleh : Andreas Hassim, bekerja di Bank BRI

Perbankan belakangan ini dituding tidak mampu menjalankan bisnisnya secara efisien. Hal itu ditandai dengan masih relatif tingginya suku bunga kredit perbankan di tengah tren penurunan BI Rate dari level 9,50% (November 2008) menjadi 8,25% di bulan Februari 2009 atau turun 125 bp. Bunga perkreditan yang masih relatif tinggi di kisaran 14-18% menyebabkan angka undisbursement loan (kredit yang belum di cairkan) pun dari tahun ke tahun meningkat dimana sektor riil belum dapat menyerap kredit yang dapat berdampak perlambatan ekonomi.
Fenomena tadi menyulut pertanyaan para stakeholder, mengapa bank cenderung mempertahankan labanya dengan mematok Net Interest Income (NIM) yang tinggi? Sebaliknya mengapa rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional semakin meningkat (BOPO)? Bagaimana solusi agar anomali penurunan BI Rate dapat direspon perbankan secara maksimal?

Net Interest Margin (NIM)
NIM merupakan indikator yang menunjukan selisih antara suku bunga pinjaman dikurangi suku bunga kredit. Namun demikian faktor yang menentukan laba perusahaan bukanlah hanya NIM karena ada banyak rentetan variabel biaya lainnya.
Beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya NIM adalah pertama, fokus bisnis suatu bank. Dapat kita perhatikan NIM untuk Bank yang fokus pada kredit korporasi berkisar 4-6% sebaliknya Bank yang memiliki fokus pada kredit UMKM terlebih kredit mikro NIM dapat menembus angka 10%. Pada bank fokus kredit mikro yang kita temukan adalah nasabah yang masiv dan tersebar sehingga harus memiliki unit kerja yang luas, IT database yang besar, membutuhkan tata kelola administrasi sesuai jumlahnya yang masiv, serta bersifat padat karya. Hal ini membuat biaya overhead bank menjadi besar, selain itu pricing dalam kredit mikro juga wajib menambahkan faktor risk premium oleh karena sistem penghapusan otomatis untuk debitur dengan kolektibilitas macet dengan usia menunggak lebih dari 180 hari. Hal itulah sebenarnya yang membuat NPL kredit mikro sangat rendah namun pricing tinggi. Komponen pembentuk tingkat suku bunga kredit adalah suku bunga simpanan ditambah biaya overhead ditambah risk premium dikurangi pemasukan extracomtable ditambah margin keuntungan yang dikehendaki (spread).
Faktor kedua adalah penetapan strategi pemasaran Bank. Beberapa bank melakukan praktik bunga murah namun dikompesasi dengan potensi fee based income(FBI). Hal ini juga dapat dikaji lebih jauh karena FBI merupakan pendapatan yang umumnya langsung diterima bank dimuka sehingga dapat langsung masuk pendapatan tanpa harus menunggu angsuran ataupun pelunasan.
Dari dua faktor tadi menunjukan efisiensi sebuah bank tak bisa dinilai dari tinggi rendahnya NIM melainkan ada serentetan rasio lainnya yang dapat dijadikan tolok ukur seperti Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan masih banyak lainnya tergantung dari sudut mana kita ingin melihat kinerjanya.

BOPO Perbankan
Rasio BOPO pun dalam 4 bulan terakhir ini menunjukan peningkatan dari 83,41% di Agustus 2008 meningkat menjadi 88,59% di akhir tahun 2008. Menurut pengamatan kami hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama meningkatnya kredit bermasalah dan adaya penghapusbukuan terhadap aktiva produktif yang macet pada akhir tahun 2008. Kedua, masih seretnya likuiditas sehingga biaya pengadaan DPK menjadi meningkat (suku bunga simpanan dan biaya ovehead).
Seperti halnya NIM, rasio BOPO pun tidak dapat serta merta menghakimi perbankan tidak efisien karena dengan kompetisi yang semakin ketat baik dalam hal pengumpulan dana maupun penyaluran kredit tentunya margin antara pendapatan dan biaya akan semakin tipis yang akan mengerek naiknya BOPO.
Respon bank terhadap penurunan BI Rate
Seretnya likuiditas perbankan dan masih tingginya yield di pasar obligasi menyebabkan bank kesulitan pendanaan kredit dan menjaga rasio kecukupan modal. Hal tadi disinyalir menjadi hambatan perbankan dalam menurunkan suku bunga kreditnya. Tuntutan dari para deposan besar akan imbal hasil yang tinggi karena di pasar obligasi menawarkan imbal hasil yang lebih baik membuat bank belum berani menurunkan suku bunga simpanan karena risiko maturity missmatch selalu menghantui perbankan. Selain itu, suku bunga deposito yang belum jatuh tempo wajib dipenuhi bank. Sehingga menurut hemat kami respon atas penurunan BI rate sangat tergantung pula terhadap pasar keuangan dan membutuhkan waktu penyesuaian.

Beberapa Catatan Penting
Di tengah ancaman naiknya kredit bermasalah dan likuiditas dalam negeri yang seret, ekspor yang stagnan dan dampak resesi global membuat perbankan wajib berjaga-jaga. Namun demikian perbankan tetap dituntut oleh para pemegang saham untuk terus tumbuh baik laba, asset maupun harga sahamnya. Selain shareholder, pemerintah selaku stakeholder pun meminta agar bank bisa menyalurkan dananya dalam bentuk kredit ke sektor riil guna menggerakakan perekonomian ditengah ancaman pelambatan ekonomi ke level 4% yang tentunya akan mengerek angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Sudah barang tentu bank yang solid sudah memiliki simulasi (stress testing) untuk antisipasi kenaikan NPL, kenaikan biaya overhead, dan kenaikan biaya lainnya yang harus dikompensasi dengan penyesuaian margin keuntungan (spread) ataupun peningkatan fee based income.
Sebagai counter cyclical ancaman resesi, perbankan sangat mengharapkan dukungan pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu pertama, realisasi proyek stimulus, agar pasar segera dibanjiri likuiditas dan sektor riil dapat menggeliat. Kedua, bank mendapat insentif pajak seperti hal beberapa bidang lainnya terutama perbankan yang mendukung ekonomi domestik (UMKM). Ketiga, mengkaji ulang aturan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sehingga kendala keterbatasan modal dan pricing tinggi dapat diminimalisasi karena bank dengan modal dan DPK yang kuat tidak dapat memonopoli pasar. Pasar perbankan yang semakin kompetitif akan membuat pricing dan layanan perbankan semakin prima dan efisien sehingga berdampak positif terhadap perekonomian kita. Semoga perbankan kita mampu menjawab kebutuhan para shareholder dan stakeholder-nya

Mikro yang kuat membangun Makro yang mapan

oleh : Andreas Hassim, bekerja di Bank BRI, tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Permasalahan utama di negeri kita disinyalir karena rapuhnya sektor riil sehingga berulang kali ketika badai krisis melanda, maka angka-angka makro ekonomi yang sebelumnya begitu baik menjadi sangat riskan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak didukung dengan tumbuhnya sektor riil melainkan gelembung sektor finansial ditenggarai sebagai asal muasal kelabilan kondisi ekonomi Indonesia. Fokus pada pertumbuhan sektor riil akan menjadi obat mujarab menjaga kestabilan perekonomian dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Berulang kali kita terlena dengan cantiknya angka-angka makro ekonomi dan fenomena ini terus terjadi yaitu ketika kejatuhan orde baru kemudian ketika orde reformasi baru mulai merangkak memperbaiki kejatuhan orde baru dan sampai saat ini menjelang Pemilu ketiga setelah jatuhnya orde baru, dimana pejabat incumbent terlena dan memproklamirkan keberhasilan dilihat secara makro.
Mungkin kita sering mendengar para ekonom pemerintahan menyampaikan data-data makro yang aduhai. Ekonomi tumbuh 6,4%, pendapatan perkapita telah tumbuh mencapai 2000-an USD, angka penganguran terus turun, angka kemiskinan juga menunjukan penurunan (s/d pertengahan 2008 sekitar 16%).


Rupiah yang stabil di angka Rp 9.000 – Rp 9.500,-, inflasi relatif stabil dan nominal cadangan devisa berulang kali memecahkan rekor. Namun apa yang terjadi ketika guncangan ekonomi melanda AS maka fondasi ekonomi Indonesia yang digembor-gemborkan kuat itu ternyata terlampau keropos menahan badai yang seharusnya hanya terasa seperti angin sepoi-sepoi.

Pertumbuhan ekonomi yang menurut BPS akan menyerap 700-ribuan tenaga kerja dari setiap pertumbuhan 1%, tidak menurunkan angka penganguran secara significant karena diikuti laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Selain itu pertumbuhan ekonomi kita pun semu karena didorong oleh sektor-sektor yang tidak riil seperti pasar uang, pasar modal dan produk-produk keuangan lainnya yang menggelembung. Bayangkan jika masyarakat terkonsentrasi mencari nafkah lewat hal-hal yang tidak riil sedangkan fundamental ekuitasnya sendiri tidak bertumbuh. Dapat dilihat bahwa tumbuhnya sektor finansial hanya berupa ekspektasi pasar yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Alhasil saat ini bayang-bayang PHK massal dan gejolak ekonomi lainnya membayangi negeri ini.


Seperti yang kita hadapi saat ini membuktikan bahwa makro kita memang “bagus” tapi rapuh, hal ini bisa dibuktikan dengan turunnya ekspor pada Q3 2008, depresiasi Rupiah terhadap mayoritas mata uang asing (bukan hanya terhadap USD), cadangan devisa terus tergerus (dalam sebulan turun USD 10-12 Miliar), yield obligasi pemerintah terus naik(berkisar 15-16%), angka pengangguran naik dan kerentanan PHK tinggi, angka kemiskinan ikut naik dan masih banyak lagi.

Ekspor yang secara logika ketika Rupiah terdepresiasi sekitar 30%-an terhadap USD seharusnya produk kita menjadi murah dan menjadi incaran konsumen-konsumen mancanegara, namun yang terjadi adalah anomali.

Depresiasi Rupiah tidak hanya terhadap USD, yang seharusnya tidak terhadap mata uang lain karena fundamental ekonomi Malaysia ataupun Singapura (contohnya) akan lebih terpengaruh dampak krisis karena perbandingan ekspor dengan PDB-nya lebih dari 100% sedangkan Indonesia hanya sekitar 30% sehingga seharusnya ekonomi kita lebih baik dibandingkan mereka, namun lagi-lagi ada ekspektasi yang sulit dibuktikan secara empiris (lihat tabel).


Kemudian cadangan devisa yang pernah mencapai lebih dari USD 60-an Miliar terpaksa dipakai guna melakukan intervensi terhadap Rupiah dan membiayai impor yang nominalnya lebih besar dibanding ekspor. Yield Obligasi Pemerintah naik, dengan ditariknya dana-dana investor kembali kepada negara asalnya dikarenakan angka depresiasi Rupiah diekspektasi masih terlalu rawan untuk dipegang sebagai investasi, contoh konkretnya ketika SBI digunakan sebagai instrumen praktik carry trade dengan imbal hasil 8 - 9,5 % namun terjadi depresiasi mata uang Rp terhadap USD mencapai 30%-an membuat investor rugi. Maka kondisi berisiko tersebut dinilai investor harus dikompenasi dengan kenaikan risk premium. Pengangguran, PHK dan kemiskinan merupakan multiplier effect dari kejadian-kejadian makro di atas.

Membangun Sektor Riil yang berkualitas
Mengamati kondisi-kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa mikro ekonomi yang tidak berjalan semulus dengan kondisi makro ekonominya. Satu hal yang menjadi sangat krusial dalam membangun perekonomian kita adalah membangun sektor riil secara berkesinambungan. Karena sektor riil merupakan fondasi paling kuat guna membangun sistem perekonomian suatu negara dan seharusnya sektor keuangan hidup dengan mendukung sektor riil dan bukan sebaliknya.
Kondisi sektor riil yang diharapkan dapat tumbuh secara berkesinambungan harus berguguran di tengah ketatnya persaingan. Empat aspek yang perlu dicermati guna pengembangan sektor riil yang berkesinambungan yaitu Pertama, aspek efisiensi, dimana efisiensi merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Pendayagunaan sumber daya secara maksimal dalam meningkatkan produktivitas kerja harus menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Adanya inefisiensi akan menyebabkan kenaikan biaya sehingga konsumen akan mencari produk yang sama dengan kualitas yang sama namun harganya lebih murah, jika hal ini berlanjut akan mengganggu L/R perusahaan yang berbuntut pada kebangkrutan.
Kedua, kreativitas dunia usaha guna menciptakan produk turunan dengan nilai tambah ataupun mendiversifikasi usaha menjadi suatu kunci suatu usaha dapat berjalan langgeng. Berkembangnya dunia baik di sisi sosial budaya maupun teknologi mewajibkan para pelaku usaha untuk terus mengikuti arah tren permintaan pasar.
Ketiga, aspek high cost economy, aspek ini merupakan suatu penyakit yang cukup menakutkan yang terus menghantui produk dalam negeri. Salah satu penyebab produk dalam negeri tidak bersaing dengan produk import karena masih banyaknya praktik-praktik pungli, birokrasi yang ruwet dan struktur fiskal yang tidak bersahabat. Hal ini wajib secara tegas diberantas oleh pemerintah dengan peraturan yang tegas.
Keempat, Miss management, dimana aspek ini merupakan faktor yang murni disebabkan internal perusahaan. Usaha-usaha mikro, kecil dan menengah cenderung mengalami masalah ini. Kontrol terhadap kebijakan-kebijakan manajemen pada usaha mikro, kecil dan menengah cenderung rendah bahkan hampir tidak ada. Kesalahan pemanfaatan kredit perbankan yang tidak sesuai dengan tujuan awal dapat menyebabkan cash flow usaha terganggu. Selain itu manajemen pada usaha mikro dan kecil seringkali melakukan spekulasi terhadap bidang-bidang usaha yang belum pernah digelutinya.

Memaksimalkan Peran Para Pelaku Ekonomi
Keberhasilan membangun sektor riil yang berkualitas seperti yang diimpikan merupakan pekerjaan rumah bagi segenap warga negara dengan memaksimalkan fungsi tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah sebagai regulator diharapkan dengan aparaturnya mampu mensosialisasikan tren bisnis, pengelolaan Sumber Daya dan menetapkan aturan-aturan yang pro pada industri dalam negeri serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Penerapan kebijakan secara yang disiplin dengan pengawasan yang ketat mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai eksekusi di tingkat RT/RW wajib dilakukan.
Pelaku dunia usaha dapat secara aktif memaksimalkan pencarian informasi, penciptaan kreativitas serta kedisiplinan dalam berusaha guna perkembangan usaha yang sehat. Peran lembaga keuangan baik bank maupun non bank diharapkan menjadi pendorong tumbuhnya usaha. Namun demikian kembali lagi fungsi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang tepat pula. Selama ini fungsi intermediasi yang tidak maksimal selalu menjadi kambing hitam perlambatan ekonomi dan kenaikan BI Rate juga menjadi kritik banyak pihak, padahal hal yang lebih diharapkan sebenarnya adalah stimulus fiskal guna terciptanya iklim usaha yang prospektif. Contohnya dalam kondisi saat ini sektor riil pun sulit untuk meningkatkan omset usahanya maka berdampak pada tidak tumbuhnya kebutuhan modal kerja, apalagi untuk melakukan investasi mereka pasti akan berpikir ulang. Tentunya hal-hal tadi menyebabkan penyerapan kredit tidak tumbuh secara maksimal, kalaupun dipaksakan maka kecenderungannya adalah side streaming yang justru akan memperburuk keadaan.
Peran masyarakat sebagai end user dalam kondisi saat ini sangatlah dibutuhkan, penggunaan produk barang dan jasa dalam negeri akan sangat membantu bergeraknya sektor riil. Keadaan yang tidak menentu ini dianalogikan akan terjadi penurunan daya beli masyarakat pada umumnya, namun yang terjadi adalah ramainya mal-mal yang menggelar sale sampai tengah malam. Barang-barang mewah yang mayoritas import dengan harga “wah” (walaupun sudah discount) laris terjual, padahal produk-produk tersebut mampu diproduksi di dalam negeri. Image produk yang kuat dan kualitas serta desain yang menarik membuat masyarakat rela mengeluarkan koceknya untuk mendapatkan barang tersebut. Maka industri dalam negeri harus mampu menjawab kebutuhan pasar, contohnya pada industri pakaian jadi untuk remaja, pada sekitar tahun 1990-an dibanjiri oleh produk-produk import yang harganya mahal, seiring dengan melambungnya USD terhadap Rupiah munculah produsen-produsen pakaian jadi dan asesoris remaja dalam negeri yang mampu menjawab kebutuhan konsumen. Kasus ini membuktikan bahwa produk yang berkualitas dan dikemas menarik mampu mengikis branded image di kalangan masyarakat. Kesuksesan kampanye kecintaan terhadap produk dalam negeri harus diikuti oleh peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri.

Catatan Akhir
Sumber daya alam yang melimpah dengan cadangan minyak mencapai 8,4 miliar barel (akan habis selama 24 tahun dengan asumsi produksi saat ini skitar 925.000 barel/hari), cadangan batu bara mencapai 18,7 miliar ton (akan habis dalam 75 tahun dengan asumsi produksi saat ini 250 juta ton pertahun), cadangan gas alam mencapai 165 trilyun standar kubik dan kekayaan pertambangan lainnya serta kekayaan agraria dan bahari. Sumber daya tadi didukung dengan potensi pasar dalam negeri yang masih sangat luas yaitu 240 juta jiwa orang Indonesia sehinga semuanya itu merupakan modal dalam pengembangan sektor riil. Mensinkronisasikan kurva fungsi penawaran dan permintaan dalam negeri akan menjadi panduan menuju pertumbuhan yang berkualitas. Cita-cita itu hanya bisa terjadi jika seluruh stakeholder mampu menjalankan perannya secara konsisten, bertanggung jawab dan berkesinambungan.


10 Desember 2008
Oleh : Andreas Hassim,
Junior Staf 1
Bagian Pembinaan Evaluasi & Monitoring
Divisi Kredit Konsumer

Daftar Pustaka

A Prasentyantoko, Bencana Finansial, Kompas Penerbit Buku, 2008
Adrianus Mooy, Pesan dari Krisis AS, Artikel Kompas 13 November 2008
Statistik Ekonomi Moneter Indonesia, Bank Indonesia
Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia
Artikel Kompas tgl 9 Des 2008, Menuju Negara Pertanian Termaju di Dunia oleh Hermas E Prabowo
Artikel Kompas tgl. 9 Desember 2008, Godot Itu Bernama Kedaulatan Energi, oleh Doty Damayanti
www.bi.go.id
www.bps.go.id
www.depkeu.go.id
www.esdm.go.id
Danareksa research

Risiko dan Peluang Kredit Konsumsi 2009

Oleh : Andreas Hassim, bekerja di Bank BRI. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Gelombang krisis keuangan global yang dampaknya sudah terasa di Republik kita dan tentunya mengganggu kinerja perbankan ke depannya. Bank yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediari tetap dituntut menjalankan fungsi tersebut secara maksimal namun di sisi lain bank juga harus menjaga kualitas aset berupa kredit tersebut.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi pastinya akan menjadi penghambat sektor riil dalam menyerap kredit. Omset penjualan yang turun mengakibatkan inventori dan piutang turun yang sudah tentu menyebabkan kebutuhan modal kerja turun serta membuat pelaku usaha berpikir ulang untuk melakukan investasi. Hal ini pastinya akan menekan permintaan kredit produktif dan sangatlah berbahaya jika penyerapan kredit dipaksakan atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja ataupun investasinya. Pemerintah wajib melakukan stimulus dari berbagai sektor terutama infrastruktur dan mendorong daya beli masyarakat sehingga dapat memutar roda perekonomian. Dan pada kondisi tersebut kredit konsumsi dapat dijadikan tumpuan bagi penyaluran kredit perbankan.

Potensi Kredit Konsumsi
Alasan yang dapat dijadikan dasar memperkuat pemikiran di atas adalah adanya beberapa potensi seperti: pertama, 57,8% PDB Indonesia (Data BPS Triwulan III 2008) merupakan konsumsi rumah tangga yang nilai nominalnya terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kedua, tahun 2009 merupakan tahun pemilihan umum, dimana pada umumnya pemerintah cenderung melakukan kebijakan-kebijakan populis, seperti kenaikan gaji PNS (terutama bidang pendidikan, 20% APBN) dan juga ada belanja caleg yang yang cukup besar (+/- 200.000 Caleg yang wajib menyediakan dana sekurangnya masing Rp 200 juta, berarti ada pembelanjaan +/- Rp 40 T) serta belanja masing-masing partai politik (percetakan, iklan media, entertainment dll).
Ketiga, Subsidi Pemerintah untuk kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 4,5 juta naik menjadi Rp 2,5 Trilyun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 800 Milyar. Keempat, rasio kredit konsumsi terhadap PDB Indonesia hanya 8%, sangat kecil dibanding negara-negara tetangga (Thailand 30%, Singapore 50% dan Malaysia 60%). Kelima, fundamental makro ekonomi dalam negeri yang cukup baik dan ketergantungan terhadap ekspor yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain (hanya 28.6%, Data BPS Triwulan III 2008).
Risiko
Dalam setiap ekspansi bisnis di tengah peluang-peluang yang terbuka tentunya akan tetap dibayangi oleh risiko yang menghantui. Risiko tersebut muncul sebagai akibat multiplier effect krisis keuangan global yang melanda negara-negara maju dan tentunya mengganggu kinerja ekspor negara emerging market. Selain itu kejatuhan harga komoditas dunia juga dapat merusak tatanan industri dalam negeri dan akan menjatuhkan ekspor dan sebaliknya dapat memacu import, karena produk import lebih murah. Hal-hal tadi berbuntut pada PHK masal dan penurunan daya beli masyarakat.
Namun demikian risiko di atas tidak hanya dialami oleh ekspansi kredit konsumsi melainkan kredit-kredit lainnya. Risiko yang lebih spesifik adalah pemberian kredit konsumsi bagi pegawai berpenghasilan tetap di perusahaan yang rentan dampak krisis keuangan global. Selanjutnya yang lebih membahayakan adalah ekspansi kredit konsumsi kepada khalayak yang sebenarnya tidak layak diberikan kredit (subprime). Saat ini ada kecenderungan bank-bank terlampau ofensif dalam kompetisi penerbitan kartu kredit dengan berbagai kemudahan dan perusahaan pembiayaan dengan mudahnya menyalurkan kredit kendaraan bermotor ataupun perlengkapan elektronik. Kejelian para bankir dalam memaksimalkan peluang bisnis konsumsi dengan pengelolaan risiko yang baik sangatlah dinantikan di tahun 2009.

Kunci Sukses Kredit Konsumsi
Dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis konsumsi maka kita perlu memahami beberapa karakter kredit konsumsi agar strategi pengembangan bisnis kita tidak salah arah yaitu: Pertama, dikendalikan penjual, artinya bahwa penjual barang atau jasa mengendalikan seseorang dalam menentukan lembaga keuangan. Contoh mudahnya adalah jika seseorang ingin membeli mobil, dia tidak akan pergi ke bank melainkan showroom/dealer. Sehingga kedekatan hubungan dengan rekan bisnis menjadi kunci untuk menjadi pemain yang diperhitungkan pada bisnis ini.
Kedua, produk masal, artinya bahwa kredit konsumsi yang memiliki besaran per nasabah yang kecil namun masiv maka harus memiliki aturan baku yang terformulasi sesuai dengan kebutuhan pasar (not tailored made process).
Ketiga, Kompetisi yang ketat, artinya dalam kredit konsumsi terdapat banyak pemain seperti Bank, Perusahaan pembiayaan, Perum Pegadaian, dll. Hal ini dapat kita amati setiap hari di berbagai media massa banyak terjadi perang penawaran kredit konsumsi baik antar bank maupun perusahaan pembiaayan. Masing-masing dari mereka akan berkolaborasi dengan pihak penjual barang dan jasa dengan menawarkan berbagai nilai tambah dan kemudahan, hal yang jarang kita temui pada kredit komersial pada umumnya.
Keempat, kemasan produk yang menarik, artinya dalam kredit konsumsi diperlukan suatu unsur yang provokatif mendorong seseorang untuk melakukan konsumsi barang ataupun jasa karena kemasan yang menarik. Dapat kita perhatikan suatu developer rumah bersama bank X menawarkan bunga 0% untuk satu tahun pertama ataupun kredit tanpa DP. Lain lagi dengan penawaran penawaran sebuah finance ataupun kartu kredit dengan menawarkan discount produk sekaligus dengan cicilan 0% selama beberapa bulan. Inilah yang dikenal dengan istilah marketing gimmicks dalam kredit konsumsi, kolaborasi antara bank dan pihak penjual dalam membuat paket-paket penjualan yang menarik dan hal ini menuntut kreativitas yang tinggi dan kemahiran matematika keuangan agar paket tersebut tidaklah merugikan pihak bank maupun pihak penjual namun efektif menjerat pelanggan.
Berdasarkan empat karakter tersebut maka Bank perlu menciptakan produk yang unggul dengan proses yang prima dan mampu menjawab kebutuhan pelanggan.

Catatan Akhir
Kue besar kredit konsumsi ini sangatlah menjanjikan untuk menjadi target ekspansi dengan berbagai metode yaitu secara retail banking maupun linkage. Untuk penjualan secara retail, bank akan mengalami kompetisi yang super ketat maka metode menempel pada perusahaan dimana calon nasabah bekerja akan lebih efektif. Bank juga perlu mengukur efektifitas (benefit & cost ratio) berperang suku bunga kredit konsumsi ataupun penggunaan dana promosi untuk memperoleh pasar retailnya. Oleh karena itu metode linkage sangatlah menjanjikan, yaitu bank melakukan kerjasama pembiayaan (joint financing) kepada perusahaan pembiayaan ataupun perusahaan anjak piutang. Penentuan komposisi ekspansi yang tepat baik secara retail maupun linkage guna mencapai keuntungan yang optimal dan mendiversifikasi risiko merupakan hal yang perlu diperhatikan bank untuk berkembang secara organik.
Disamping berkembang secara organik, bank juga dapat berkembang secara anorganik yaitu dengan mengakuisisi perusahaan pembiayaan. Dapat kita perhatikan bank-bank besar relatif sudah memiliki anak usaha berupa multifinance yang mapan. Bahkan tahun 2008 ada bank besar yang getol mencari multifinance untuk diakuisisi dan pada akhir tahun 2008 berhasil membelinya.Pasar konsumsi merupakan pasar masal yang sangat potensial disamping pembiayaan usaha mikro, untuk itu diperlukan kecermatan pelaku perbankan dalam menetapkan strategi ekspansi, penciptaan produk, penentuan segmen market yang dituju serta pengelolaan risiko yang mantap menjadi kesatuan kunci sukses dalam bisnis kredit konsumsi.