Suku Bunga Kredit dan Kebijakan Nonmoneter

Investor Daily 17 November 2009
Oleh : Djoko Retnadi dan Andreas Hassim, keduanya praktisi dan pengamat perbankan

Tren suku bunga patokan atau BI Rate yang menurun hingga kini belum juga direspon dengan penurunan suku bunga kredit yang signifikan. BI Rate dari level 9,50% (November 2008) menjadi 6,5% di bulan Agustus 2009, turun 300 basis poin (bp) namun tidak diikuti oleh suku bunga kredit. Pada September 2009 suku bunga kredit modal kerja masih bertengger di level 14,17%, sedangkan kredit investasi di level 13,20% dan kredit konsumsi di level 16,67% sehingga secara rata-rata tertimbang suku bunga kredit masih berada pada level 14,73%. Padahal Bank Indonesia (BI) pada akhir bulan Agustus 2009 telah memanggil 15 bank untuk menyepakati batas atas pemberian suku bunga deposito yaitu sebesar 1,5% di atas BI Rate.
Namun sangat ironi dengan hasil yang didapat yaitu pertumbuhan kredit tahunan (year on year) malah melambat, dimana pada bulan Agustus 2009 kredit tumbuh 13,28% sedangkan pada September 2009 kredit hanya tumbuh 9,62%. Sedangkan Net Interest Margin (NIM) hanya turun 6 bp yaitu pada Agustus sebesar 5,55% turun menjadi 5,49% pada September 2009. Minggu lalu BI mewacanakan untuk mempelajari NIM dan spread bank-bank lokal dan kemudian dibandingkan dengan bank-bank di luar negeri dimana bank-bank di luar negeri memiliki NIM yang rendah dengan BOPO yang rendah pula. Rencananya BI akan mengkaji untuk menyepakati tingkat NIM ideal untuk perbankan sehingga bank tidak hanya memikirkan pertumbuhan laba namun juga fokus kepada fungsi intermediasi guna mendorong sektor riil dengan pemberian fasilitas kredit berbunga rendah.
Fenomena NIM dan ROA
NIM beberapa bank di Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand hanya berkisar pada 2-3% dan Return on Asset (ROA) yang hanya berkisar di angka 1%. Jika diperhatikan beberapa bank di Asia Tenggara sudah mengarah kepada bank modern yang melakukan aktivitas layaknya bank investasi bahkan pada sisi aktiva produktif, bank-bank tersebut memiliki portofolio sekuritas yang cukup besar. Padahal pada saat krisis seperti saat ini dapat dibuktikan bahwa bank dengan aktivitas konvensional lebih memiliki daya tahan.
Jika kita membandingkan tingkat NIM bank lokal dengan beberapa bank di Asia Tenggara akan menjadi kurang tepat karena komposisi aktiva produktif bank-bank lokal terkonsentrasi pada kredit yang diberikan kepada sektor riil sedangkan beberapa bank di Asia Tenggara memiliki portofolio pada sekuritas ataupun pasar saham dan produk-produk derivative yang mewarnai neraca bank-bank luar tersebut.
Rasio ROA bank lokal posisi September 2009 mencapai 2,63%, rasio ini 2-3 kali lebih besar daripada rasio ROA bank-bank di luar negeri. Hal ini juga dikritisi dimana bank lokal lebih mementingkan shareholder-nya dibanding kepedulian terhadap stakeholder-nya. Pencapaian target pertumbuhan laba menjadi prioritas dibandingkan menjalankan fungsi intermediasinya, hal inilah yang tercetus dalam benak kita. Namun dibalik target ROA bank lokal yang lebih besar dibandingkan bank di luar negeri ternyata dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dalam negeri yang masih lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Inflasi tahunan Indonesia pada Juni 2009 mencapai 3,7% sedangkan Malaysia, Singapura, Thailand mengalami deflasi dimana besarannya secara berturut-turut -1,4%, -0,5% dan -4%. Filipina pun memiliki angka inflasi di bawah Indonesia yaitu sebesar 1,5%. Besaran laba yang diharapkan para pemegang saham di setiap bank tentunya akan memperhitungkan ekspektasi inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa ROA bank-bank lokal masih dalam posisi kewajaran.
Fenomena SBI dan SUN
Fenomena suku bunga bank sebenarnya juga dipengaruhi oleh pasar surat berharga dan uniknya di Indonesia suku bunga patokan lebih tinggi dibandingkan suku bunga counter deposito bank. Tingkat suku bunga Sertipikat Bank Indonesia (SBI) pun lebih tinggi dibandingkan suku bunga counter deposito bank padahal sejatinya SBI merupakan instrumen bebas risiko sehingga secara logika seharusnya memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan suku bunga counter deposito bank.
Selain itu tingkat kupon (yield) Surat Utang Negara (SUN) pun saat ini relatif masih tinggi yaitu berkisar BI Rate + 4% (+/-10%). Kalau kita bandingkan data yield obligasi pemerintah beberapa negara tetangga pada Juni 2009 seperti Singapura dengan yield 3%, Malaysia dengan yield 6%, Thailand dengan yield 4%, Filipina dengan yield berkisar 7-9% dan pada saat itu yield obligasi pemerintah Indonesia masih di atas 12%. Padahal makro ekonomi dan stabilitas politik Indonesia tidaklah lebih buruk dari Thailand dan Filipina bahkan Indonesia jauh lebih baik. Sehingga inilah yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat global. Hal ini memang sangat dilematis karena ketika penurunan yield SUN terjadi dapat mengundang derasnya capital outflow yang dapat mengguncang APBN dan stabilitas ekonomi makro dalam negeri. Reformasi secara struktural dan komprehensif perlu dilakukan sehingga yield SUN tidaklah melampaui suku bunga counter deposito bank.
Perlu Kebijakan Pendukung di luar Moneter
Kebijakan moneter terutama suku bunga saat ini terus menerus menjadi sorotan dan operasional bank umum yang tidak efisien dijadikan kambing hitam tidak turunnya suku bunga. Setelah mematok suku bunga deposito yang hasilnya belum menggembirakan, BI berencana akan mematok tingkat NIM. Dalam menentukan batas atas NIM, regulator perlu mencermati 2 hal yaitu pertama fokus bisnis bank dan kedua strategi pemasaran bank (tulisan tanggal 4 September 2009 pada kolom Opini Harian Investor Daily berjudul Kesepakatan Suku Bunga, Quo Vadis?).
Padahal pada sisi lain sektor riil pun saat ini belum mampu menyerap kredit, hal ini terlihat dengan terus meningkatnya jumlah kredit yang belum dicairkan (undisbursement loan). Pemerintah seyogianya dapat membuat iklim usaha yang kondusif serta mendorong daya saing produk-produk lokal. Jika prospek bisnis sektor riil cerah sepertinya mustahil bank-bank umum enggan menyalurkan kredit. Bahkan akan terjadi perang suku bunga dalam memperebutkan debitor-debitor.
Memasuki rezim suku bunga rendah sebenarnya merupakan masa keemasan bank dalam melakukan ekspansi kredit. Namun bank tidaklah dapat berjalan sendirian dengan hanya mengotak-atik kebijakan suku bunga (moneter) tetapi dukungan kebijakan fiskal sangat dinantikan. Momentum dimana tingkat suku bunga SBI maupun SUN lebih kecil dari suku bunga counter deposito sangatlah dinantikan untuk menggerakkan bank-bank berpacu memberikan kredit kepada sektor riil.
Sejatinya bank merupakan lembaga profit yang selain memiliki kewajiban sosial kepada stakeholder yaitu sebagai lembaga intermediasi, bank pun memiliki target laba dari para shareholder-nya. Semoga kebijakan yang ditempuh regulator tidaklah membuat bank justru enggan menyalurkan kredit dan hanya meletakkan dananya pada surat berharga apalagi aturan besaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipengaruhi oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) telah dihapuskan.