Likuditas Ekonomi 2010, Masih Dihantui Aksi Spekulasi

Likuditas Ekonomi 2010, Masih Dihantui Aksi Spekulasi
Harian Kontan 21 Januari 2010
Oleh: Djoko Retnadi dan Andreas Hassim, keduanya pengamat dan praktisi perbankan

Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2009 yang diprediksi sebesar -1,1% sangat dipengaruhi oleh raksasa-raksasa ekonomi dunia yang sedang sakit. Amerika Serikat diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,7%, Uni Eropa -4,2%, Jepang -5,4%. Namun beruntung raksasa China sebagai negara dengan Produk domestik Bruto (PDB) terbesar ketiga setelah AS dan Jepang mampu tumbuh sebesar 8,5%.
Kontraksi akibat krisis global tersebut sebenarnya telah diupayakan untuk diredam yaitu dengan ekspansi pengeluaran pemerintah di masing-masing negara. Stimulus telah dikerahkan sehingga memaksa berbagai negara memasang angka defisit APBN yang cukup besar. Amerika Serikat memasang defisit APBN sebesar -11,9% dari PDB pada tahun 2009, kemudian Jepang -7,7% PDB, Jerman -4,6% PDB, China -3,4% PDB. Hal tersebut untuk mencegah krisis menjadi lebih dalam, hasil sentuhan tangan pemerintah sepertinya sudah mulai terlihat di akhir 2009 dengan beberapa indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan naiknya nilai perdagangan dunia.
Bahkan Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa stimulus ratusan miliar USD telah menyelamatkan 1,5-2 juta pekerjaan di AS, hal ini jelas menahan laju kontraksi ke tempat yang lebih dalam lagi dan di tahun 2010 beberapa lembaga riset memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan kembali positif. Bagaimana pengaruh ini terhadap perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan di tahun 2010?

2010, Tahun Pemulihan
Tahun 2010 diperkirakan akan kembali bergairah hal ini ditunjukkan dengan indikato-indikator makro yang semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi global akan merangsang permintaan barang dan jasa yang akan mendorong naiknya harga berbagai komoditas termasuk harga minyak dunia. Hal tersebut tentunya akan mengerek angka inflasi naik sehingga mendorong kebijakan moneter untuk kembali mengetatkan jumlah uang beredar (tight money policy) yaitu dengan menaikan suku bunga. Ketepatan penentuan suku bunga akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi suatu negara yaitu guna menjaga tingkat inflasi maupun nilai tukar mata uang namun dapat mendorong sektor riil.
Namun demikian pemerintah negara-negara maju yang tahun 2009 memasang APBN yang ekspansif ditandai dengan membengkaknya defisit yang tinggi sepertinya akan kembali ekspansif untuk tetap menjaga pertumbuhan terus menanjak. Surat Utang Pemerintah (Government Bond) akan ramai diperdagangan guna menambal defisit tersebut. Pertarungan memperebutkan likuiditas akan menjadi sangat ketat, terutama untuk negara dengan profil risiko volatilitas tinggi tentunya akan dikompensasi dengan imbal hasil yang tinggi pula. Surat Utang pemerintah AS yang defisit APBN-nya mencapai 10% PDB atau sekitar 1,4T USD akan menjadi magnet likuiditas dunia, belum lagi negara-negara maju lainnya.
Berdasarkan fenomena tadi dapat diprediksikan perilaku para investor. Investasi jangka panjang akan masuk ke negara-negara maju yang dinilai memiliki volatilitas rendah sedangkan investasi jangka pendek (hot money) akan deras mewarnai pasar negara berkembang serta praktik carry trade pun berpotansi merebak. Hal ini guna menghindari kondisi yang masih belum stabil ditengah masa pemulihan sehingga stabilitas makro yang semu menghantui negara-negara berkembang.

Perbankan Nasional 2010
Pertarungan likuiditas antar negara yang ketat tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang akan berimbas pada tingkat pertumbuhan kredit yang disalurkan. Ketidakseimbangan maturity antara aset dan kewajiban (maturity mismatch), di mana sumber dana perbankan pada umumnya berjangka lebih pendek daripada jangka waktu kredit. Kondisi ini membuat bank cenderung menjaga Loan to Deposit Ratio (LDR)-nya berkisar 70-80%. Selain itu perbankan akan beralih ke sektor UMKM dan konsumsi guna menghindari risiko volatilitas makroekonomi yang sangat rentan menghantam kinerja sektor korporasi.
Fungsi Intermediasi perbankan dinilai para stakeholder tidak optimal jika dibandingkan dengan angka PDB Indonesia (hanya berkisar 25% PDB), apalagi jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang memiliki rasio-rasio fantastis. Perlu dicermati bahwa penyaluran kredit tersebut tidak hanya disalurkan oleh bank, melainkan berbagai lembaga pembiayaan non bank, seperti multifinance maupun perusahaan investasi. Selain itu sekuritasi aset yang dilakukan perbankan atau lembaga keuangan di luar negeri sudah sangat marak sehingga sektor keuangan mereka pun mengalami gelembung yang tidak sehat. Sekuritisasi aset dapat dijadikan alternatif selain penghimpunan DPK, namun kontrol terhadap jumlah serta kualitasnya wajib menjadi perhatian regulator sehingga bukan menjadi sumber kehancuran sektor keuangan karena gelembung yang tidak sehat.

Dukungan Kebijakan Pemerintah
Kondisi politik yang bergejolak akan semakin menghambat investasi jangka panjang namun mengundang para investor untuk melakukan spekulasi. Para spekulan sangat menyukai kondisi dengan volatilitas tinggi karena kemungkinan menghasilkan imbal hasil menjadi tinggi. Namun kecenderungan dari merebaknya hot money tersebut hanya membuat kesemuan pada nilai tukar, tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor finansial (bursa efek) yang dengan mudah bergeser ke arah yang buruk. Stabilitas politik dan kepastian hukum harus menjadi agenda utama pemerintah terutama ketegasan menyelesaikan kasus Bank Century agar tidak berlarut-larut.
Kebijakan guna mencegah derasnya hot money salah satunya dengan pelarangan kepemilikan asing pada instrumen Sertipikat Bank Indonesia (SBI) yang relatif berjangka waktu pendek dan investasi asing lebih di arahkan ke SUN yang relatif jauh lebih produktif. Selain itu law enforcement pada lantai bursa juga perlu menjadi perhatian sehingga kondisi harga yang berfluktuasi terlampau tajam karena ulah para spekulan dapat dihindari.
Hal selanjutnya pemerintah diharapkan konsisten dengan jadwal realisasi belanjanya sehingga efektif mengerek pertumbuhan terutama anggaran belanja infrastruktur. Untuk sektor keuangan sendiri diharapkan pemerintah mendorong sektor keuangan dalam memberikan fasilitas kredit ke sektor UMKM produktif apalagi bank umum pun masih terbatas yang fokus kepada UMKM. Pemberian insentif kepada lembaga penyalur kredit produktif kepada UMKM dapat membuat pasar kredit mikro khususnya tidak lagi oligopoli. Suku bunga kredit mikro yang saat ini masih relatif tinggi akan semakin kompetitif jika semakin banyak pemain yang masuk ke sektor ini.
Jika sektor riil mendapatkan kemudahan dalam mengakses modal dengan biaya murah serta didukung infrastuktur yang baik tentunya pertumbuhan bukan menjadi hal yang sulit. Tak dapat dibayangkan betapa kokohnya perekonomian dalam negeri jika fondasi dibangun di atas sektor riil yang solid, inilah yang dinamakan pertumbuhan yang berkualitas.